Pajak untuk usaha kecil? Begini cara perhitungannya

Pajak untuk usaha kecil rumahan

Mumpung masih dalam euphoria tax amnesty, dan juga terkait berita mengenai rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) untuk UKM, saya tergelitik untuk membahas topik mengenai pajak untuk usaha kecil atau pajak usaha rumahan.

Usaha rumahan ini bisa meliputi banyak hal yah, baik yang bersifat offline seperti buka toko kelontong, warung, toko baju, toko kue, ataupun yang jualan berbagai macam barang via online. Online ini bisa macam-macam juga, seperti lewat web sendiri, media social (Instagram, facebook, dll) ataupun marketplace sejenis tokopedia dan bukalapak.

Istri saya mengelola jualan online lewat Instagram di @oilforyourlife. Temen saya pemilik blog ini pun punya sampingan jualan kuliner daerah untuk segmented market lewat Instagram @sapikate. Secara ukuran ukuran usaha, keduanya masih kecil banget. Tidak ada legalitas apapun, tidak ada struktur organisasi dan masih menggunakan rekening atas nama pribadi.

Pertanyaannya? Apakah usaha kecil seperti @oilforyourlife dan @sapikate diatas juga berkewajiban untuk membayar pajak untuk usaha? Jawabannya: YES!! Mari kita bahas.

Pajak penghasilan atas hasil usaha

Dasar dari pengenaan pajak penghasilan atas hasil usaha ini adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Intinya adalah sebagai berikut:

  • Semua usaha dengan penghasilan kotor sampai dengan Rp 4.8 Milyar per tahun, harus membayar pajak sebesar 1% (dihitung dari penghasilan kotor) dan bersifat final.
  • Wajib pajak yang termasuk di peraturan ini: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, tidak termasuk badan usaha tetap.
  • Pengecualian untuk penghasilan dari jasa yang terkait dengan pekerjaan bebas, juga usaha yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar atau berusaha di tempat yang bukan untuk berusaha (ini lebih mengarah pada pedagang kecil/kaki lima).

Usaha dengan penghasilan kotor sampai dengan Rp 4.8 Milyar

Semua usaha, baik usaha pribadi maupun yang berbadan hukum, dengan penghasilan kurang dari Rp 4.8 Milyar per tahun (Rp 400juta per bulan) harus membayar pajak sebesar 1% dari penghasilan tersebut.

Mengapa pajak atas hasil usaha ini dihitung dari penghasilan kotor? Karena kebanyakan usaha dengan omset dibawah Rp 4.8 Milyar belum memiliki sistem pembukuan yang cukup baik dan benar, sehingga penghitungan profit (yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan) menjadi tidak akurat. Karena itu, biar tidak repot, penghitungan pajaknya dibuat seragam 1% dan dihitung dari penghasilan kotor.

Fyi, pajak penghasilan untuk badan usaha di Indonesia adalah sebesar 25% dari hasil usaha bersih per tahun. Misalnya saja rata-rata usaha di Indonesia mencetak laba bersih (penghasilan kena pajak / PKP) 10% dari penghasilan usaha pertahun, maka PPh yang harus dibayar adalah sebesar 10% x 25% = 2.5%.

[Catatan: pengecualian utk PPh badan usaha dengan omset diatas Rp 4.8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar, dimana PKP dengan jumlah sampai dengan Rp 4.8 milyar terdapat perhitungan diskon tertentu dari rate yang harus dibayar]

So dengan perbandingan seperti itu, tarif pajak untuk usaha kecil sebesar 1% justru menjadi hal yang menguntungkan bagi pemilik usaha. Walaupun ini tergantung juga dengan margin masing-masing usaha ya.

Wajib pajak pribadi

Untuk pembahasan ini saya batasi untuk wajib pajak pribadi ya, karena fokusnya untuk keluarga muda yang kebanyakan memiliki usaha yang bersifat usaha sampingan. So, semua yang memiliki usaha dan berpenghasilan, wajib mengikuti aturan pajak penghasilan ini.

Coba deh, berapa banyak dari teman-teman yang punya usaha jualan online? Pasti banyak. Berapa banyak yang sudah bayar pajak? Pasti dikit, hehehe… Pengalaman saya, hal ini disebabkan oleh ketidaktauan, bukan karena niat untuk menghindari pajak, bener kan?

Tambahan lagi, aturan pajak ini bersifat final. Maksudnya gini. Biasanya kan yang berusaha sambilan juga berstatus karyawan, yang menerima gaji dari perusahaan. Nah jika ada penghasilan lain diluar gaji, kan harus masuk dalam hitungan pajak penghasilan. Alhasil pas pelaporan SPT tahunan harus ada perhitungan ulang jika tidak mau terkena kurang bayar.

Nah karena pajak penghasilan dari usaha ini bersifat final, artinya penghasilan dari usaha ini tidak perlu dimasukkan sebagai tambahan penghasilan dari gaji. Dengan kata lain tidak perlu kuatir akan ada kurang bayar. Cukup dilaporkan saja pajak final yang telah dibayarkan.

Pengecualian untuk pekerjaan bebas

Nah, namanya bisnis sampingan kan tidak semuanya harus berjualan. Ada juga yang menawarkan jasa. Ada juga yang memang memiliki penghasilan utama dari jasa. Nah, peraturan pajak penghasilan final 1% ini tidak berlaku untuk untuk beberapa pekerjaan bebas tertentu.

Contohnya: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemusik dan profesi keartisan lainnya, olahragawan, pengajar dan pekerjaan sejenis, agen iklan, pengaran, peneliti, penerjemah, agen asuransi, dll.

Semua profesi diatas harus mengikuti peraturan pajak penghasilan normal dan dikecualikan dari peraturan pajak atas hasil usaha.

[BACA JUGA: Mengapa seorang istri yang bekerja sebaiknya melakukan penggabungan NPWP dengan suami? Ini alasan dan cara menggabungkan NPWP]

Contoh perhitungan

Penghitungan pajak atas usaha ini gampang banget. Cukup menghitung berapa penghasilan selama 1 bulan kemudian dikalikan dengan 1%.

Pendapatan kotor per bulan x 1%

Saya ambil contoh usaha grosir pakaian anak milik teman saya, Baruna Fashion Warehouse. Semua pendapatan dari penjualan di outlet dan online (website dan media sosial) dijumlahkan dalam 1 bulan. Misalnya total penjualan adalah Rp 100juta, maka pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1juta di bulan tersebut.

Bulan berikutnya ternyata penjualan turun menjadi Rp 80juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 800ribu. Oiya, pajak ini harus disetorkan maksimal pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Teknis pembayarannya bisa disimak di tulisan saya tentang cara pembayaran pajak secara online bagi usaha kecil.

Keuntungan pembayaran pajak atas usaha

Maksudnya bukan keuntungan dari sisi negara lah ya, itu mah semua juga tau, hehehe. Maksudnya bagi kita secara pribadi, apa keuntungan pembayaran pajak atas usaha ini? Keuntungan terpenting adalah kita jadi bisa menjelaskan mengenai aset yang kita miliki.

Bagi teman-teman yang kemarin ikut tax amnesty, tentu paham dengan hal ini. Banyak aset yang tidak pernah dilaporkan yang akhirnya harus diikutkan dalam program tax amnesty. Kenapa asetnya tidak dilaporkan? Karena sumber dananya tidak pernah dilaporkan juga. Kenapa sumber dananya tidak dilaporkan? Karena pajaknya tidak pernah dibayarkan, hehehe…

Dengan adanya pembayaran pajak atas usaha dengan rutin, otomatis menjelaskan juga kepada negara bahwa ada penghasilan tambahan yang menjadi sumber kita mengakumulasi aset. Jadi tidak perlu takut lagi melaporkan semua aset kita saat menyampaikan SPT tahunan.

Pihak pajak tidak akan mempertanyakan lagi lagi asal-usul aset-aset tersebut, karena sudah bisa terverifikasi dari besaran pajak atas hasil usaha yang dibayarkan. So, hanya dengan menyisihkan 1% dari pendapatan usaha setiap bulan, hidup jadi tenang selamanya, hehehe…

=====

Sekian sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi masukan untuk kita semua. Saya sangat terbuka jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut terkait topik pajak untuk usaha kecil atau pajak untuk usaha rumahan ini ataupun topik pajak lainnya.

Terima kasih.

pajak usaha rumahan

Image: https://mobe.com

15 Comments

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: