Pajak untuk usaha kecil rumahan
Mumpung masih dalam euphoria tax amnesty, dan juga terkait berita mengenai rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) untuk UKM, saya tergelitik untuk membahas topik mengenai pajak untuk usaha kecil atau pajak usaha rumahan.
[UPDATE Des-2018: Sebelum lanjut, berdasarkan PP 23 tahun 2018, tarif pajak penghasilan untuk UMKM turun menjadi 0.5% sejak Juli 2018. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang pajak UMKM, silakan teruskan membaca artikel ini. Setelah itu bisa simak disini untuk pembahasan lengkap penurunan tarif pajak usaha kecil]
Usaha rumahan ini bisa meliputi banyak hal yah, baik yang bersifat offline seperti buka toko kelontong, warung, toko baju, toko kue, ataupun yang jualan berbagai macam barang via online. Online ini bisa macam-macam juga, seperti lewat web sendiri, media social (Instagram, facebook, dll) ataupun marketplace sejenis tokopedia dan bukalapak.
Istri saya mengelola jualan online lewat Instagram di @oilforyourlife. Temen saya pemilik blog ini pun punya sampingan jualan kuliner daerah untuk segmented market lewat Instagram @sapikate. Secara ukuran ukuran usaha, keduanya masih kecil banget. Tidak ada legalitas apapun, tidak ada struktur organisasi dan masih menggunakan rekening atas nama pribadi.
Pertanyaannya? Apakah usaha kecil seperti @oilforyourlife dan @sapikate diatas juga berkewajiban untuk membayar pajak untuk usaha? Jawabannya: YES!! Mari kita bahas.
[BACA JUGA: Kamu lagi berpikir untuk punya usaha sendiri tapi ngga tau caranya? Simak yuk tips memulai usaha di tahun 2021]
Pajak penghasilan atas hasil usaha
Dasar dari pengenaan pajak penghasilan atas hasil usaha ini adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Intinya adalah sebagai berikut:
- Semua usaha dengan penghasilan kotor sampai dengan Rp 4.8 Milyar per tahun, harus membayar pajak sebesar 1% (dihitung dari penghasilan kotor) dan bersifat final.
- Wajib pajak yang termasuk di peraturan ini: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, tidak termasuk badan usaha tetap.
- Pengecualian untuk penghasilan dari jasa yang terkait dengan pekerjaan bebas, juga usaha yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar atau berusaha di tempat yang bukan untuk berusaha (ini lebih mengarah pada pedagang kecil/kaki lima).
Jangan lupa, PP No 46 tahun 2013 ini telah dirubah pada tahun 2018. Cara menghitung paja usaha kecil masih sama, hanya berbeda di formulasi yang lengkapnya bisa dilihat pada link diawal artikel ini.
Usaha dengan penghasilan kotor sampai dengan Rp 4.8 Milyar
Semua usaha, baik usaha pribadi maupun yang berbadan hukum, dengan penghasilan kurang dari Rp 4.8 Milyar per tahun (Rp 400juta per bulan) harus membayar pajak sebesar 1% dari penghasilan tersebut.
Mengapa pajak atas hasil usaha ini dihitung dari penghasilan kotor? Karena kebanyakan usaha dengan omset dibawah Rp 4.8 Milyar belum memiliki sistem pembukuan yang cukup baik dan benar, sehingga penghitungan profit (yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan) menjadi tidak akurat. Karena itu, biar tidak repot, penghitungan pajaknya dibuat seragam 1% dan dihitung dari penghasilan kotor.
Fyi, pajak penghasilan untuk badan usaha di Indonesia adalah sebesar 25% dari hasil usaha bersih per tahun. Misalnya saja rata-rata usaha di Indonesia mencetak laba bersih (penghasilan kena pajak / PKP) 10% dari penghasilan usaha pertahun, maka PPh yang harus dibayar adalah sebesar 10% x 25% = 2.5%.
[Catatan: pengecualian utk PPh badan usaha dengan omset diatas Rp 4.8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar, dimana PKP dengan jumlah sampai dengan Rp 4.8 milyar terdapat perhitungan diskon tertentu dari rate yang harus dibayar]
So dengan perbandingan seperti itu, tarif pajak untuk usaha kecil sebesar 1% justru menjadi hal yang menguntungkan bagi pemilik usaha. Walaupun ini tergantung juga dengan margin masing-masing usaha ya.
[BACA JUGA: Belum tau gampangnya cara bayar pajak usaha online? Begini caranya]
Wajib pajak pribadi
Untuk pembahasan ini saya batasi untuk wajib pajak pribadi ya, karena fokusnya untuk keluarga muda yang kebanyakan memiliki usaha yang bersifat usaha sampingan. So, semua yang memiliki usaha dan berpenghasilan, wajib mengikuti aturan pajak penghasilan ini.
Coba deh, berapa banyak dari teman-teman yang punya usaha jualan online? Pasti banyak. Berapa banyak yang sudah bayar pajak? Pasti dikit, hehehe… Pengalaman saya, hal ini disebabkan oleh ketidaktauan, bukan karena niat untuk menghindari pajak, bener kan?
Tambahan lagi, aturan pajak ini bersifat final. Maksudnya gini. Biasanya kan yang berusaha sambilan juga berstatus karyawan, yang menerima gaji dari perusahaan. Nah jika ada penghasilan lain diluar gaji, kan harus masuk dalam hitungan pajak penghasilan. Alhasil pas pelaporan SPT tahunan harus ada perhitungan ulang jika tidak mau terkena kurang bayar.
Nah karena pajak penghasilan dari usaha ini bersifat final, artinya penghasilan dari usaha ini tidak perlu dimasukkan sebagai tambahan penghasilan dari gaji. Dengan kata lain tidak perlu kuatir akan ada kurang bayar. Cukup dilaporkan saja pajak final yang telah dibayarkan.
Pengecualian untuk pekerjaan bebas
Nah, namanya bisnis sampingan kan tidak semuanya harus berjualan. Ada juga yang menawarkan jasa. Ada juga yang memang memiliki penghasilan utama dari jasa. Nah, peraturan pajak penghasilan final 1% ini tidak berlaku untuk untuk beberapa pekerjaan bebas tertentu.
Contohnya: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemusik dan profesi keartisan lainnya, olahragawan, pengajar dan pekerjaan sejenis, agen iklan, pengaran, peneliti, penerjemah, agen asuransi, dll.
Semua profesi diatas harus mengikuti peraturan pajak penghasilan normal dan dikecualikan dari peraturan pajak atas hasil usaha.
[BACA JUGA: Mengapa seorang istri yang bekerja sebaiknya melakukan penggabungan NPWP dengan suami? Ini alasan dan cara menggabungkan NPWP]
Contoh perhitungan
Penghitungan pajak atas usaha ini gampang banget. Cukup menghitung berapa penghasilan selama 1 bulan kemudian dikalikan dengan 1%.
Pendapatan kotor per bulan x 1%
Saya ambil contoh usaha grosir pakaian anak milik teman saya, Baruna Fashion Warehouse. Semua pendapatan dari penjualan di outlet dan online (website dan media sosial) dijumlahkan dalam 1 bulan. Misalnya total penjualan adalah Rp 100juta, maka pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1juta di bulan tersebut.
Bulan berikutnya ternyata penjualan turun menjadi Rp 80juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 800ribu. Oiya, pajak ini harus disetorkan maksimal pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Teknis pembayarannya bisa disimak di tulisan saya tentang cara pembayaran pajak secara online bagi usaha kecil.
Keuntungan pembayaran pajak atas usaha
Maksudnya bukan keuntungan dari sisi negara lah ya, itu mah semua juga tau, hehehe. Maksudnya bagi kita secara pribadi, apa keuntungan pembayaran pajak atas usaha ini? Keuntungan terpenting adalah kita jadi bisa menjelaskan mengenai aset yang kita miliki.
Bagi teman-teman yang kemarin ikut tax amnesty, tentu paham dengan hal ini. Banyak aset yang tidak pernah dilaporkan yang akhirnya harus diikutkan dalam program tax amnesty. Kenapa asetnya tidak dilaporkan? Karena sumber dananya tidak pernah dilaporkan juga. Kenapa sumber dananya tidak dilaporkan? Karena pajaknya tidak pernah dibayarkan, hehehe…
Dengan adanya pembayaran pajak atas usaha dengan rutin, otomatis menjelaskan juga kepada negara bahwa ada penghasilan tambahan yang menjadi sumber kita mengakumulasi aset. Jadi tidak perlu takut lagi melaporkan semua aset kita saat menyampaikan SPT tahunan.
Pihak pajak tidak akan mempertanyakan lagi lagi asal-usul aset-aset tersebut, karena sudah bisa terverifikasi dari besaran pajak atas hasil usaha yang dibayarkan. So, hanya dengan menyisihkan 1% dari pendapatan usaha setiap bulan, hidup jadi tenang selamanya, hehehe…
JANGAN LUPA: Per 1 Juli 2018 lalu, PP 46 tahun 2013 resmi digantikan oleh PP 23 tahun 2018 dimana tarif pajak UMKM turun menjadi 0.5%. Simak ulasan lengkapnya dalam tulisan tentang tarif pajak UMKM terbaru.
=====
Sekian sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi masukan untuk kita semua. Saya sangat terbuka jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut terkait topik pajak untuk usaha kecil atau pajak untuk usaha rumahan ini ataupun topik pajak lainnya.
Terima kasih.
[BACA JUGA: Terkena pemotongan gaji karena pandemi covid-19? Simak jurus untuk bertahan melawatinya]
Image: https://mobe.com
Kalau omset setahun hanya 15 juta. Bagaimana perhitungan pajaknya. Apakah sama dari total omset dikalikan 1%??
Iya mba. Cuma harusnya bayarnya per bulan. Jadi kalo bulan ini ada omset, maksimal pajak 1% nya sudah dibayarkan di tgl 15 bulan berikutnya. Kalo bulan berikutnya ngga ada omset misalnya, ngga perlu ada pembayaran.
kalau saya agen pulsa all operator………….. itu kan banyak omset nya tapi untung nya pun gak sampai 1% itu gimana cara hitung nya. misal dl 10juta isi saldo itu ungtungnya hanya skitar 25rb.. kalau harus bayar pajak 1% jadi saya nombok 75rb setiap isi saldo 10jt…. mohon penjelsan nya…………….
Halo pak. Ini sudah ada yg bertanya jg sebelumnya. Saya copas dari jawaban sebelumnya ya 🙂
Jadi utk konsep counter pulsa ini kan tidak ada stock fisik, cuma dalam bentuk deposit dimana setiap kalo terjadi penjualan maka counter akan memperoleh fee atas penjualan tersebut. Jadi omset pulsa menajdi milik provider, sedangkan counter hanya mengakui fee atas penjualaannya sebagai omset. Jadi kalo misalnya pendapatan dari fee penjualan pulsa ini per bulannya sebesar Rp 5juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 1% x Rp 5juta.
Pembayaran pajak ini harus dilakukan di bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (bisa dibaca di di https://www.catatankeluargamuda.com/cara-bayar-pajak-online-untuk-usaha-kecil/O). Secara aturan harusnya ada denda atas keterlambatan ini, tapi umumnya masih belum ada sanksi apapun. Yg penting dibayarkan dengan lengkap.
Semoga menjawab ya pak. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id
maaf ini saya awam masalah pajak
Apakah masing2 daerah memiliki kebijakan pajak?
Karena di kota saya Bangli Bali pajak nya 10% dari penghasilan kotor perbulan
Kalau SPT baru kena 1%
Mohon pencerahannya 🤗
Ada pajak daerah bu, contohnya utk usaha restoran dan hotel, biasanya ada pajak daerah sebesar 10%. Ini beda lagi dengan pph 0.5% (dulu 1%) yang dimaksud utk umkm. Jadi utk pengusaha resto dan hotel, ada 2 pajak yg berlaku dan harus dibayar
Apabila resto sudah bayar pajak daerah 10% atas penjualannya,
apakah tetap harus byr 0,5% per bulan?
bagaimana dengan aturan double taxation ?
Beda pajak mba. Pajak daerah itu seperti ppn yg dipungut pemerintah daerah, jadi tidak dikenakan lagi ppn utk resto. Sedangkan pajak 0.5% itu adalah pajak penghasilan yang bersifat final, jadi selama seluruh penjualannya sudah dikenakan pajak ini maka tidak ada lagi pajak penghasilan badan tahunannya.
Pak saya orang awam soal pajak.
Awalnya buat npwp sebagai pelengkap identitas.saya kan dirumah cuma jualan pulsa kecil kecilan ya pak masih didesa. Kotor perbulan pun ga menentu kadang 100rb-200rb namanya juga didesa.
Awalnya saya ga tau pada saat pengisian from pendaftaran NPWP kalo bagian usahanya ditulis bakal kena pajak perbulan
Nah kalo kotor perbulannya segitu.apakah perbulan saya harus bayar pajak?
Halo mas. Kalo secara peraturan, usahanya tetap terkena pajak atas margin yg diperoleh. Jadi gampangnya, penghasilan Rp 100.000 terkena pajak Rp 500 (0.5% atas omzet). Kecil kok itu mas, tapi jadi taat pajak. Semoga jelas ya 🙂
Sama seperti orang tua saya di kampung.saya pulang kampung kemaren kebetulan ada surat dari perpajakan.saya baca ternyata orang tua saya sudah punya npwp.dan saya bingung orang tua seperti itu mana ngerti ngurus pajak online atau apalah yang sekarang kita online semua yaaa.bingung jg saya
halo pak
gimana dengan saya yang usaha sampingan, omset hanya sekitar 10jt/ tahun, dan tidak punya NPWP, wajib bayar pajak kah?
Maksudnya usaha sampingannya yg ngga ada legalitas usaha shg tidak ada NPWP? Jika iya, pelaporannya digabung dengan NPWP pribadi. Jika anda tidak memiliki NPWP, sebaiknya dibuat dulu aja. Salah satu keuntungan ber NPWP adalah jika nantinya usaha berkembang dan butuh kredit bank (KUR) bisa langsung diproses dgn mudah.
tadi ibu mengatakan seorang pegawai tetap kemudian ada usahan lain masukkan ke pph final.sepengetahuan saya jika pegawai tetap yg berpenghasilan lebih dari 60 jt.harus mengunakan 1770 S,nah di formulir tersebut ada lampiran I daftar pemotongan/punggutan pph oleh pihak lain dan pph yg ditanggung pemerin dan 1770 S, lampiran ke II penghasilan yg dikenakan pph final dan/atau bersifat final.
pertanyaan saya adalah jika wajib pajak menjual Tandan Buah Sawit (TBS) yg dipunggut pph final pasal 22 .0,25. apakah wajib pajak boleh bayar pajak menggunakan pp 23 tahun 2018.kalau pun boleh kolom mana wajib pajak meletakkan bukti potong yg dipunggut oleh pihak lain.terimakasih. t
Utk kasus ini boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 bila memenuhi persyaratan di PP 23 tersebut. Untuk bukti potong yang dipungut pihak lain bisa diisi di bagian Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah.
kalau saya pekerja kantoran tapi punya usaha warung kecil dengan total omzet 100 juta setahun, Form yg digunakan apa ya? perhitungan pajaknya?
Pertama harus dilakukan pembayaran pph final 1% dulu, dibayarkan per bulan. Cara menghitungnya dan melaporkan pph ini ada di artikel ini dan artkel lanjutannya.
Stlh pelaporan pph 1% selesai, laporan SPT tetap menggunakan form 1770S seperti biasa, hanya nanti tambahkan informasi mengenai omset warung ini di lampiran II bagian “Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final”.
Semoga membantu ya.
kalau saya pekerja dan punya usaha warung form yg dipakai apa ?
Maaf bapak bijak
Saya pemilik warung makan…. dari dulu pengin bikin NPWP.tapi saya tidak pernah tahu penghasilan bersih saya perbulannya berapa… yang saya tahu saya tiap hari biasa belanja bahan baku kisaran 800rb -1jt .
Yg saya ingin tanyakan ke bapak,gimana cara menghitung pendapatan saya,dan kira kira kena pajak berapa… dan pajak tersebut di bayar per bulan / pertahun. …
Mohon pencerahan nya 🙏🙏🙏
Mulai sekarang setiap penjualan yang masuk coba dicatat, direkap setiap akhir hari. Penjualan ini kan sebenarnya jadi dasar menilai suatu usaha untung atau ngga. Jadi sebelum mikirin pajak, mendingan pencatatan ini dulu yg diberesin.
Mas, bagaimana jika usaha itu kongsi dgn teman tidak ber-npwp (modal 50:50). Lantas, bagaimana dgn perhitungan dan pelaporan pajaknya? Apakah masing2 melaporkan 50% dari penghasilan bruto?
Ty
Maksudnya tidak memiliki entitas khusus? Jadi semua transaksi masih dilakukan atas nama pribadi dan tidak ada rekening atas nama usaha?
Siang pak, iya saya mau tanya juga kalau misalkan tidak ada entitas khusus dan semua transaksi masih menggunakan nama serta rekening pribadi bagaimana ya? Seperti penghasilan dari online shop, youtubers dll yg mendapatkan penghasilan dari usaha bersifat online, mayoritas belum tercatat sebagai badan usaha, terimakasih
Tidak apa2 bu, nanti dilaporkan dengan NPWP pribadi saja
Mas saya punya npwp tapi lising yg membuatkan untuk keperluan persyaratan pinjaman bank apakah tetap dikenakan pajak? Sedangkan usaha saya pribadi kadang 3bln tidak ada masukan omset…persewaan
Iya tetap harus lapor karena artinya leasing cuma membantu membuatkan karena ada keperluan yg melibatkan mereka. Untuk sewa, harusnya pihak penyewa sudah melakukan pemotongan atas sewanya, jadi yg perlu mas lakukan adalah meminta bukti potong dari pihak penyewa dan kemudian dicantumkan dalam SPT tahunan (kumulatif).
Mohon pencerahan, masih awam masalah perpajakan hehe
Copas:
Pihak pajak tidak akan mempertanyakan lagi lagi asal-usul aset-aset tersebut, karena sudah bisa terverifikasi dari besaran pajak atas hasil usaha yang dibayarkan. So, hanya dengan menyisihkan 1% dari PENDAPATAN USAHA setiap bulan, hidup jadi tenang selamanya, hehehe…
PENDAPATAN USAHA=TOTAL OMSET penjualan per bulan adalah bukan laba
Ada kalanya kita terpaksa menjual rugi karena kondisi sesuatu dan lain hal dari produk yang dijual, jadi perhitungan rugi bukunya akan bertambah 1% lagi.
Asumsinya begitu ya Mas? Terima kasih sebelumnya
Halo mas. Cukup jelas sih harusnya, jadi gampangnya pajak 1% itu dihitung dari total penjualan per bulan (selama bukan PKP dan penjualan per tahun di bawah 4.6M). Jadi ngga dilihat lagi usahanya untung atau ngga.
Contoh hitungan kalo untung bersih usaha adalah 10%, maka seolah-olah kita harus menyisihkan tambahan 1% untuk pajak shg untung bersih kita 9%. Kalo memang ternyata usaha nya merugi, artinya akan ada tambahan rugi 1% karena faktor pajak tadi.
pak 1% itu dihitung dari omzet apa keuntungan kotor?
Dari omzet pak
Bangkrutt kalau begitu
Kok bisa bangkrut pak? 🙂
Mohon penjelasan..
Jika saya memiliki usaha dengan asset 20 jt, dengan penjualan perbulan yang tidak lebih dari 200 RB dan kadang tidak ada penjualan. Apakah tetap harus membayar pajak? Pengenaan pajak 1% apakah dapat digunakan?
Untuk usaha ini sebenarnya bersifat self-assessment, tapi sebaiknya memang dibayarkan 🙂 Untuk tarif pajak UMKM sudah turun ke 0.5% sejak pertengahan 2018 lalu. Bisa simak detailnya di https://www.catatankeluargamuda.com/tarif-pajak-untuk-usaha-kecil/
hallo mas, saya baru baca2 blognya nih.. bermanfaat banget..
ada sattu sih ganjalannya. setelah kita bayar 1persen perbulan begitu selama satu tahun, apakah kita perlu ada bayar pajak tahunan? terimakasih..
Halo mas. Sukurlah kalo bermanfaat 🙂 Kalo udah bayar per bulan, cukup dilaporkan saja dalam SPT tahunannya.
Mas saya mau tanya apabila saya ad usaha online dan kerjaan jaga toko PPH yg saya bayarkan perbulan hanya 1% Dr omset usaha saya ya? Yg penghasilan Dr jaga toko bagaimana? Dan berapa harta yang saya bisa gunakan seandainya omset setahun saya 60jt dan penghasilan lain2 saya 36jt ,
Hi mba. Sorry, jadi maksudnya ada penghasilan dari pekerjaan menjaga toko dan juga dari jualan online ya? Atau saya salah ngerti? 🙂
Terima kasih mas atas ilmu nya..
Sangat bermanfaat..
Sya mau brtanya mas.. Klu kta mau buat usaha.. Cntoh nya usaha tmpt bIllIard ..surat2 ap aja yg harus kita urus.. Supaya usaha kita it legal.
Hai mas. Kalo bisa sih sudah ada badan hukumnya dulu. Selanjutnya pengurusan perijinan terkait usahanya. Saya kurang tau kalo billiard, tapi kayaknya masuk dalam kategori hiburan. Kalo bener, ini ada perijinan lagi ke pemda dan mungkin ke kemenpar. Untuk jelasnya nanti akan dijelaskan oleh notaris pada saat pengurusan legalitas. Dengan perijian lengkap, baru akan ketauan apakah ada tambahan pajak hiburan lagi yang mesti dibayar atau tidak. Semoga membantu ya 🙂
Mantap mas artikelnya, sangat bermanfaat. Saya baru akan membuka toko dengan konsep pakai rak, self service dan pakai komputer. Rencana juga akan pasang neon box juga. Nah untuk ijin2nya kira2 perlu apa saja ya mas? Dan untuk pajak bagaimana mulai pelaporannya?
Setau saya paling cuma ijin lingkungan aja (jika tanpa badan usaha). Perpajakan selama masih omset di bawah 4.8M per tahun cukup 1% dari omset bulanan aja. Mungkin ada tambahan pajak berkaitan dengan neon box. Mesti dicari informasi nya ttg ketentuan utk itu di daerah mas. Kalo di Jakarta setau saya diliat dari ukuran neon box. Dibawah sekian meter persegi bebas pajak.
Lalu apakah ada pajak lain pak? Seperti ppn atau pph?
Dan apakah betul pajak untuk omset dibawah 4.8 M/th akan diturunkan menjadi 0.25%?
Ppn itu jika sudah berstatus pkp atau omset diatas 4.8M. Kalo pph tergantung jenis usahanya juga. Mengenai pajak umkm memang menurut berita akan diturunkan, tapi masih dalam proses. Semoga aja sih, lumayan banget soalnya, hehehe…
kalau tanggal 15 bertepatan dengan hari minggu apabila bayar tanggal 16 hari senin apa itu masih dianggap terlambat atau kenak denda
Karena bayarnya sudah online, secara aturan harusnya kena. Tapi belum pernah nyoba juga sih 🙂
Gimana klo kami usaha kedai nasi keci kecilan pak omset kami ?a rata 800 rb-1 juta kotor perbulan jadi berapa kami harus membayar pajak? Sementara perda setempat mengharuskan kami wajib membayar pajak sebanyak 10 % per bulan dari penghasilan kotor itu,gimana itu pak?
Nah kalo ini memang ada beberapa daerah yang mengenakan pajak utk kedai/warung untuk menggenjot pendapatan daerah. Tapi setau saya di tiap daerah ada batasan omset deh. Misalnya jika beromset kurang dari Rp 60juta per tahun maka tidak dikenakan pajak daerah ini, jika lebih baru dikenakan. Harus dicek terlebih dahulu.
maaf pak mau tanya, jika sudah punya npwp dan sudah setor yg 1 persen dan omset sudah lebih dari batas perda kena PB1 . apakah secara otomatis kita akan kena tagihan pajak PB1 ? sedangkan usaha kita blum punya ijin usaha atau NPWPD ?
Utk pphnya skrg udah direvisi menjadi 0.5% ya mas. Utk yg PB1 ngga begitu tau sih pak, tapi kalo ngga salah mesti didaftarkan dulu di pemda.
Siang pak
Saya mau tanya
Kalo untuk usaha yang beromzet 4.8 M ke atas,, bagaimana perhitungannya, soalnya kan omzet besar belum tentu laba juga besar .
Seperti distributor-distributor sembako,. Karena margin dibidang usaha sembako paling hanya 2-3% saja.
Terima kasih
Umumnya dihitung dari penghasilan kena pajak (atau gampangnya dari pendapatan bersih). Tarif potongnya tergantung omset dari usaha. Lebih jelasnya bisa dibaca di http://www.putra-putri-indonesia.com/perhitungan-pajak-penghasilan.html
Saya punya grosir klontong dg omset penjualan 1.2 milyar perbulan atau 14 milyar pertahun ( itu omset. Bukan keuntungan/penghasilan). Sedang keuntungan kotor adalah 2 s/d 3 persen dari total omset. Bagaimana cara menghitung pajaknya. Karena kalau kewajiban bayar pajak dihitung dari total omset dikali 1 %, sepertinya usaha usaha sejenis seperti saya tidak ada yg mampu bayar. Mohon pencerahannya…..terima kasih
Aturan pph 1% ini hanya berlaku untuk usaha dengan omset sampai dengan 4.8M per tahun. Untuk kasus bapak dengan omset antara 4.8M – 50M per tahun bisa mengikuti contoh perhitungan seperti disini: http://www.putra-putri-indonesia.com/perhitungan-pajak-penghasilan.html.
Nunpang tanya pak. Saya punya kedai kecil jual rokok dengan omset 30juta perhari keuntungan kotor 2% potong biaya karyawan dan lain2 tinggal 1%. Berapakah yang mau saya bayar perbulannya?
Sesuai aturan pajak, harusnya 1% dari 30juta. Jadi untuk kasus ini sebaiknya direview lagi mengenai target omset dan biaya2 yg harus keluar.
penanya :Nunpang tanya pak. Saya punya kedai kecil jual rokok dengan omset 30juta perhari keuntungan kotor 2% potong biaya karyawan dan lain2 tinggal 1%. Berapakah yang mau saya bayar perbulannya?
bapak:Sesuai aturan pajak, harusnya 1% dari 30juta. Jadi untuk kasus ini sebaiknya direview lagi mengenai target omset dan biaya2 yg harus keluar.
saya: loh pak kenapa dia kena 1%? kan omzet dia di bawah 60jt pertahun jadi harus nya gk kena ya?…bukannya begini ya kalau dia omzet pertahun 60 juta – 4.8m baru di kenakan pajak 1% dari omzet?
Setau saya di aturan PP 23 tahun 2018 maupun PP 46 tahun 2013 cuma menyebutkan batasan UMKM sebagai usaha dengan omset dibawah Rp 4.8M per tahun, bukan antara 60juta – 4.8M 🙂 Btw tarif pajaknya sudah turun lagi menjadi 0.5% per Juli 2018
Saya mau tanya berapa nilai pajak yang harus di bayar jika saya beli barang sdh include ppn dan saya jual barang sdh include ppn dan berapa nilai pajak yang harus saya bayar
Jika Harga include PPN maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Harga / 110%
PPN = DPP x 10%
PAK KADANG SAYA AMBIL UNTUNG CUMA 1% SUPAYA BARANG LAKU, APALAGI KALAU BARANG NAIK KAYAK GINI, BAHASA JAWANYA CUL CULAN WES
Saya mengajukan NPWP sebenarnya untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke bank. Nah, pinjaman itu untuk membuka usaha yang omzet per bulannya masih di bawah 2 jutaan , sedangkan gaji pribadi juga masih di bawah 2 juta. Lalu bagaimana cara pembayaran pajaknya karena kemarin saya kena surat teguran untuk segera melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Pasal 25/29. Terima kasih
Hai bu. Mo nanya dulu, jadi ibu selama ini belum mempunyai NPWP? Bagaimana dengan kantor ibu yg memberi gaji, apakah mungkin NPWP sudah diurus oleh kantor?
Pendapatan kotor itu dihitung dari mana ya? Kan saya jualan barang online,dihitung dari total penjualan atau total penjualan-modal barang. Trus bisa ga bayar langsung 1 thn pph finalnya karena saya baru tau
Mohon penjelasannya thanks
Pendapatan kotor adalah total penjualan sebelum dikurangi dengan biaya apapun. Utk pembayaran by systemnya harus dilakukan per bulan 🙂
Nah, problem saya, mirip dengan yg dialami ibu saya,. Mulanya saya pribadi mw tarik pinjaman dibank sbsar 20 jt, dengan catatan atas nama ibu saya ,dengan jaminan sertifikat tanah miliknya dan angsurannya perbulan saya yg bayarkan selama setahun, namun harus ada persyaratannya,, yaitu Mengajukan npwp karna persyaratan pinjaman uang dibank,. Sementara ibu saya bingung mw ngapain, karna dia hanya ibu rmah tangga yg diam dirumah, tidk punya kerjaan apa2, jadi terpaksa toko milik anaknya(kakak saya) yg dipoto sbgai bukti persyaratan pngambilan npwp atas nama ibu saya, sementara pinjaman itu dah selesai(lunas) 3 bulan yg lalu, tp pajak yg ddftrkan kemarin masih berjalan, jadi apakah bisa pajaknya diputuskan saja lagian itu dibutuhkan karna hanya persyaratan tersebut diatas,,??
Mohon informasi lebih lanjut mengenai “..tp pajak yg ddftrkan kemarin masih berjalan..”. Selama Ibu anda memiliki NPWP maka kewajiban-kewajiban terkait tetap ada.
Jk ada perusahaan (UKM) yg terkena pph final 1 %, apakah jk ada pekerjaan lain semisal pek jasa kontruksi senilai Rp 40 jtan, masih terhutang PPh final 2 %, tks
Bapak punya SKB (surat keputusan bebas) pemotongan? Kalo ada, disampaikan saja ke pemberi kerja, jadi tdk dikenakan pph final. Kalaupun tdk ada, penghasilan yg dikenakan PPh 2% ini tdk lagi terkena aturan yg 1%. Jadi kalo misalnya ada 2 revenue di perusahaan (1 dari perdagangan dan 1 dari jasa), maka yg perdagangan kena 1% dan yg jasa terkena 2% (namun biaya2 nya harus dialokasikan, mana yg perdagangan dan mana yg jasa).
Selamat malam,saya awam sekali dengan pajak,saya ada usaha kedai dgn omset 50-60jt perbulan,apakah saya kena wajib ppn atau pph ? Mohon penjelasannya,terima kasih
Normalnya memang usaha dengan omset segitu tergolong UMKM dan harus membayar pph sebesar 1% dari omset. Namun di beberapa daerah ada perda yang mengatur lagi ttg pajak daerah utk usaha berbentuk kedai atau warung. Ini yang mesti dicari tau dulu di lokasi usaha bapak.
Malem mas…saya mau bikin NPWP untuk usaha warung makan omset perbulan sekitar 15 juta…,apa aja langkah2 dan apa aja persyaratannya ,dan kemana mengurusnya ,trimakasih…
Untuk kasus UMKM seperti ini cukup menggunakan NPWP pribadi aja mas. Lain cerita kalo nanti sudah menjadi badan hukum sendiri 🙂
Saya nanya ke kantor perpajakan katanya omset 1 bulan 5 juta katanya sudah wajib pajak 20% …,/ Npwpd … Mohon pencerahannya…,apakah memang setiap kabupaten beda sistemnya ?? Trimakasih.
Maaf pak saya ulang …saya nanya2 ke perpajakan di bidang warung makan, saya nanya di 2 kabupaten , yg 1 sama dengan penjelasan di blok bapak…,kalau yg 1 kok katanya kalau omset 5 juta per bulan sudah di wajibkan bayar 10% ,padahal warungnya masih sepi bgt…mau buat bayar belanja aja di iringi dengan hutang… Mohon penjelasannya…trimakasih….
Iya pak, setau saya karena ini berkaitan dengan pajak daerah, jadinya kebijakan tersebut berbeda-beda tergantung daerahnya. Biasanya juga bergantung dgn jenis usahanya, tidak berlaku umum untuk semuanya.
Pajak ukm ini seperti jebakan batman.
Setelah daftar pajak ukm, tunggu saja akan langsung datang tagihan pajak daerah sesuai usaha masing2.
Misal mendaftarkan pajak 1% ukm warteg. Tak lama pasti datang undangan wajib byr pajak restoran 10%.
Nah kalo untuk tempat makan begini memang termasuk obyek pajak daerah, jadi bisa berbeda tergantung wilayahnya. Sebaiknya memang di cek peraturan pajak daerah khusus utk bidang-bidang tertentu.
Mhn mf pak,d daerh sy mmng ad pjak dr perda yg 10 % it,sy jg tiap bln dh byr,oktober kemrn ad sosialisasi dr perpjkn negara yg 1% lg,yg mau sy tnykn pmbrthuany br oktober kmrn tp sy sdh hrs d sruh byr per januari kmrn,jd udh nunggak 10 bln,iy bgmn pak?ap mmng demikian?
Kalau dilihat secara aturan memang harusnya sudah dibayarkan sejak awal usaha. Namun biasanya utk UKM tergantung dari aparat pajaknya aja. Harus dikonsultasikan dengan AR di KPP tempat NPWP Ibu terdaftar, bisa jd akan memperoleh dispensasi utk mulai dibayarkan sejak waktu sosialisasi.
Mhn mf tny lg pak ,penjuslan sehri hsil ktor 600 kdg 700,tp sy sdhnd buatkn NPWP yg perbulany kena 300,it btul kah tdk pak?
Maksudnya gimana bu?
Saya mau tanya pak…klo seumpany penghasilan sampai dengan 4.8 per thn…itu kan tarif ny 1 persen dr peredarsn bruto per bln…klo bulan berikut nya tdk ada penghasilan bagaimana pak..apa hrs byr pjk juga???
Ngga perlu ada setoran. Kan patokan secara totalnya adlh omset per tahun utk pengkategorian UMKM, hanya pembayaran pajaknya saja yg dilakukan secara bulanan.
Klo bln ini ada penghasilan kena tarif 1 persen…jika bln berikut ny tdk ada penghasilan bagaimana???
Ya ngga perlu ada setoran pajak 🙂
Mau tanya pak, persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat npwp ? Saya pedagang online dengan menjual produk lewat ecommerce, dan tidak mempunyai toko fisik/offline.
Terimakasih…
Bapak belum ada NPWP pribadi? Bisa ikuti penjelasan berikut https://www.online-pajak.com/id/daftar-npwp-online-wajib-pajak-orang-pribadi
siang mas, mau tny, bagaimana mungkin kita membayar pajak 1 %, klo misal penghasilan kita dari total omset sja tidak sampai 1%? contoh jualan pulsa 5000, penghasilan sy utk 1x jual hny kisaran 25-30 rupiah, krna kita cm jasa utk menyalurkn ke reseller.. mohon bantuanny bgaimana mmbyr pajak utk penghasilan yg tdk smpai 1% tsbt
Hai mas, sorry baru reply. Sblmnya saya tanya dulu, utk bisnis jualan pulsa ini apakah pulsanya dibeli dulu sbg stok atau mas cuma menjadi perantara penjualan aja? Jika cuma menjadi perantara, maka omset yang dicatet adalah yg dari 25-30 Rupiah tsb. Jadi pajaknya dihitung dari total omset/fee atas jasa setiap bulannya.
pagi mas, kita ndak ad stok fisik, cuman dalam bentuk saldo virtual / deposit ke supplier. misal omset dlm 1 bulan = 2M, Penghasilan 1 bln cm 25 jt, cara menghitung pajak yg saya bayarkn bagaimana ya mas? mhn kirany bs dibntu jelaskan, terima kasih .
jadi bentuknya deposit, saat ada transaksi maka memotong deposit dan ada fee utk penjual? Dan deposit ini sifatnya bisa ditarik jika berhenti menjadi penjual? Jika seperti itu maka pajaknya cukup 1% dari penghasilan yg 25juta saja.
terima kasih infonya bapak sangat bermanfaat sekali.
izin bertanya kembali jika masa penghasilan bulan april-oktober blm sy bayarkan, apa bisa dibayarkn sekaligus di awal november nanti dgn nilai total?
Dibayarkan per bulan aja pak, ngikutin format bulanannya pajak 🙂 Sama2 mas…
Mau nanya pak, brapa persen sih dikenakan pajak apabila kita buka usaha penginapan?
Trus, apabila pendapatan kita tidak menentu tiap bulannya apa wajib juga kita bayar tiap bulan?
Pendapatan dari penginapan kita tiap bulannya kisaran 10 juta.
Tolong di beri penjelasannya ya pak.
Terima kasih.
Untuk usaha dengan omset dibawah 4.8M per tahun dikenakan pajak 1% dari omset per bulan, dan pembayarannya dilakukan secara bulanan berdasarkan omset di bulan sebelumnya. Jadi besaran pajak juga akan bervariasi mengikuti pendapatan. Utk penginapan sendiri, ada pajak daerah lagi (PB1). Biasanya kisaran 10%.
Siang mas, izin bertanya lagi.. periode jan-maret 2017 saya status karyawan, periode 2017 april – dst sy status tdk bekerja / usaha n penghasiln sendiri. spt tahunan 2017 sy mggunakan form yg mna y? dn klo utk taun depanny lg gimana , krna sdh tdk karyawan lagi..
Untuk 2017 masih menggunakan formulir 1770 s seperti biasa. Nanti penghasilan diisi sesuai dengan bukti potong jan-mar 17. Penghasilan dari pekerjaan bebas diisi di lampiran (pastikan telah membayar pph). Untuk 2018, sebaiknya NPWP dirubah statusnya (tidak karyawan lagi) dan pengisian selanjutnya menggunakan formulir 1770. Ini tentunya juga mengikuti besaran penghasilan yg diperoleh.
Statusnya dirubah dari karyawan menjadi jenis npwp apa pak?
Maksudnya diupdate jadi pengusaha (di KLU nya)
Malam mas, sy punya dengan omset 35 m pertahun.
Keuntunganny kecil 1,5%, apakah sy tetep bayar 1%. Soalnya berat banget jadinya…
Halo mas. Pertama, PP46 ttg pajak 1% sudah digantikan degan PP23 2018 yg intinya mengatur bahwa pajak atas UKM yg beromzet max RP 4.8 M per tahun adalah 0.5% dari total omzet. Jadi dalam kasus usaha mas, dengan omzet Rp 35M per tahun, maka otomatis tidak terkena peraturan pajak ini. Usaha mas terkena pajak badan sebesar 25% atas penghasilan kena pajak. Semoga menjawab ya.
Mlm pak…mohon pencerahannya pak….saya pny warung kelontong kecil2an…dmn dlm 1 bulan omset mencapai lbh krg 9jt…yg saya tanyakan brp kira2 pajak yg hrs saya bayarkan perbulannya….
Malem bu. Tinggal dikalikan antara omset (9juta) dengan 1%. Jadi kira2 Rp 90.000 per bulannya.
Paknsaya mau tanya untuk pajak pribadi pedagang toko dengan omset diatas 4,8 m per tahun apa dikenakan tarif 0,75% dari omset perbulan?
Halo pak, sorry for late reply. Itu setau saya adalah cicilan PPh 25 utk pedagang pengecer dengan 1 atau lebih tempat usaha. Jadi pada akhir tahun dikreditkan saat menghitung pajak tahunan. Untuk jelasnya bisa diliat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-32/PJ./2010. Semoga menjawab ya pak…
Malam pak..
Saya mau tanya, saya punya usaha omzet di bawah 4,8 m per tahun yang berbentuk badan usaha cv..yang saya mau tanyakan pajak apa saja yang harus saya bayarkan?apa perhitungan pajak pph final 1% itu sudah termasuk pajak pph badan, ppn dan pajak pribadi?
terima kasih.
Mengingat badan usaha bapak adalah berbentuk cv dengan onset di bawah Rp. 4.800.000.000,- per tahun maka sesuai PP nomor 46 tahun 2013, pph atas badan usaha cv tersebut adalah pph final 1 persen dari omset. Penyetoran dilakukan tiap bula dengan mengalikan tarif 1 persen dengan omset bulan yang bersangkutan.
Untuk kewajiban ppn tergantung dari status cv tersebut sebagai pengusaha kena pajak ( pkp) atau non pkp. Jika non pkp tidak ada kewajiban memungut ppn.
Untuk pph pribadi, harus diberikan data yang lebih spesifik mengenai perlakuan pajaknya sehubungan dgn cv tsb.
Semoga menjawab ya pak. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id.
siang Pak, mau tanya , saya sejak 6 bln lalu mulai dagang baju online (omzet per bulan +/- 10-12jtan) ini sy sejak mulai usaha 6 bln lalu pajak bulanannya blm pernah saya lapor pak krn saya pikir laporannya seperti karyawan perusahaan yg 1 th 1 kali (sblmnya pernah kerja diperusahaan smp akhir thn lalu dan ada NPWP perorangan) nah ini pelaporannya nnti gimana ya?
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yang dikenakan PPh final 1% adalah apabila penghasilan bruto dari usaha di luar penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- per tahun.
Untuk case ibu, apabila disetahunkan maka peredaran bruto yang didapat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 120.000.000,- sehingga masih dalam batas yang dikenakan PPh final 1% sebagaimana diimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 di atas. Penyetoran PPh final 1% tersebut dilakukan setiap masa pajak berdasarkan peredaran bruto per bulan dan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bukti setor NTPN yang diterima dari bank persepsi dianggap sebagai bukti pelaporan spt masa pph final.
Namun demikian, perlu informasi yang lebih jelas mengenai NPWP perorangan yang bapak miliki sebelumnya untuk menentukan bagaimana pelaporan sebaiknya dilakukan.
Semoga menjawab ya bu. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id.
Salam.. Saya wiraswasta jasa service hp dengan penghasilan sekitar 3 juta per bulan. Saya membuat npwp untuk pinjaman bank. Yang saya tahu ada kebijakan ptkp untuk penghasilan di bawah 4,5jt perbulan, tetapi akhir2 ini saya mendapat sms dari kantor pajak agar menyetorkan pajak 1% dari omset. Mohon saran apa yang harus saya lakukan. Terimakasih.
Mengenai case bapak, kami menyarankan bapak untuk mengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bapak terdaftar. Dalam surat tersebut, diberikan penjelasan (beserta bukti pendukung jika diperlukan) bahwa walaupun usaha yang bapak lakukan termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dikenai PPh final 1%, namun total penghasilan yang bapak peroleh masih di bawah batas PTKP sebesar Rp. 4.5 juta perbulan.
Semoga menjawab ya bu. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id.
Maaf, nyambung pertanyaan terkait PTKP. Saya mantan karyawan, dan baru setahun merintis usaha. Penghasilan bulan 1-8 per bulan rata2 cuma 3 – 4 jutaan. Baru bulan ke 9 – 12 mencapai rata-rata 5 – 6 jutaan.
Jadi untuk pajak final bulan 1 – 8 karena masih dibawah PTKP, saya tidak perlu bayar ya pak ?
Sedangkan bulan 9 – 12 saya bayar 1 %. ?
PTKP hanya berlaku utk penghasilan berupa gaji saja. Sedangkan utk hasil usaha, dihitugn berdasarkan omset (utk UMKM) tanpa ada PTKP.
Maaf pak sebelumnya kok perhitungannya gak rasional ya masak klo pengusaha gak ada batas ptkp.
Karyawan aja 4,5jt/bln ptkp nya
Logikanya nyari kerja susah, giliran wirausaha yg penghasilan di bawah ptkp tetap kenak pajak 0,5% gak masuk akal.
Harusnya pemerintah netapin batas PTKP untuk pemgusaha.
Ini namanya pemerintah membunuh pengusaha kecil.
Halo mas. Sebenernya ngga juga, justru PTKP membuat karyawan merasa “adil”, hehehe. Kenapa begitu? Karena pajak atas penghasilan karyawan lebih tinggi, mulai dari 5% dan bersifat progresif. Sedangkan pengusaha UMKM hanya dikenai 0.5% (atas omset) dan bersifat final.
Contohnya gini: saat gaji 4.5juta/bulan, setahun gajinya 54juta. tidak kenapa pajak. Seorang pengusaha kecil dgn penghasilan yg sama hrs membayar pajak 270.000 per tahun. Sekarang gimana jika gaji/pendapatan naik menjadi 60juta per tahun? Karyawan harus bayar pajak 300.000 per bulan ((60juta-54juta) x 5%); seorang pengusaha kecil pun membayar pajak di jumlah yg sama (60juta x 0.5% = 300.000). Bayangkan jika karyawan tidak ada PTKP nya, dgn rate 5% aja pajaknya udah 3juta sendiri.
Sekarang gimana jika gaji/pendapatan naik menjadi 100juta. Seorang karyawan harus membayar pajak sejumlah 2.300.000 per tahun ((100juta-54juta)x5%), sedangkan pengusaha UMKM hanya perlu membayar pajak 1.000.000 saja. Gap nya akan semakin besar seiring kenaikan penghasilan. Di posisi ini justru karyawan yg akan merasa diperlakukan tidak adil 🙂
mau tanya pak, sebelumnya saya ada pernah membuat NPWP untuk di pakai di transaksi jual beli dan balik nama rumah. wktu itu saya di belikan rumah sama org tua saya.
nah yg ingin saya tanyakan, jika pada saat transaksi itu terjadi dan saat ini saya juga belum bekerja, apa saya di wajibkan membayar pajak?
status saya mahasiswa yang baru lulus, saat ini saya masih mencari pekerjaan.
Mengingat anda sudah memiliki npwp, maka anda diwajibkan untuk melaporkan spt tahunan pph orang pribadi mulai tahun pajak diperolehnya npwp.
Mengenai status anda sebagai mahasiswa dan belum mendapatkan pekerjaan sehingga kemungkinan belum memiliki penghasilan maka spt tahunan yang anda sampaikan adalah spt tahunan pph orang pribadi “NIHIL”.
Semoga menjawab ya mba. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id.
Pak kalo tidak keberatan saya boleh minta contoh perhitungan pelaporan pajak untuk karyawan yang mempunyai usaha sampingan dengan omset dibawah 4,8 M dan omset di atas 4,8M.
Terima kasih sebelumnya atas bantuan bapak
Untuk case bapak, di mana bapak sebagai karyawan dan memiliki usaha sampingan, maka perlu ditelaah lebih lanjut apakah usaha sampingan tersebut masuk dalam kriteria yang diatur dalam PP 46 tahun 2013.
Hal ini berpengaruh terhadap form yang akan digunakan dalam melaporkan spt tahunan pph orang pribadi apakah form 1770 ss, 1770 s atau 1770.
Jika memang usaha sampingan tsb masuk dalam kriteria PP 46 tahun 2017, maka pph 1 persen final yang sudah disetor tiap bulan akan dilaporkan di bagian pendapatan yang sudah dikenakan pph final.
Apabila omset usaha sampingan tersebut melebihi 4.8 m pertahun maka diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pkp dan mengadakan pembukuan.
Semoga menjawab ya pak. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id.
pak saya mau tanya…
saya baru ajah buat npwp di bulan kemarin oktober. tapi saya masih bingung tentang kewajiban pajak bagi saya, kalau saya fahami dari penjelasa bapa diatas, maka.
saya memiliki usaha counter pulsa dengan penghasilan omset penjualan selama satu bulan 60-65juta terkadang kurang dari 60jt/bulan.
1. benar atau tidak jika omset perbulan saya 65jt, brrti pajak 1% yg harus saya bayar sebesar 650rb. (ini memberatkan saya sedang pendapatan bersih saya sebesara 4,5 – 5jt perbulan, sedang saya mempunyai tanggungan karyawan 1 orang yg saya harus bayar 2jt/bulan).
2. bagaimana omset saya kurang dari 60jt, apakah saya tidak wajib bayar di bulan tersebut.
3. saya sangat awan sekali, bulan oktober 2017 saya baru buat dan belum membayar pajak smpe tgl 21 november 2017. bagaimana status dan apa sangsinya di karena saya masih bingung tentang kewajiban saya…?.
mohon maaf jika terlalu panjang, atas perhatian dan bantuan serta pencerahan bapak dengan penuh harapan atas jawabannya saya ucapakan banyak terimakasih
Halo pak. Ini sudah ada yg bertanya jg sebelumnya, gpp saya coba bahas lagi ya.
Jadi utk konsep counter pulsa ini kan tidak ada stock fisik, cuma dalam bentuk deposit dimana setiap kalo terjadi penjualan maka counter akan memperoleh fee atas penjualan tersebut. Jadi omset pulsa menajdi milik provider, sedangkan counter hanya mengakui fee atas penjualaannya sebagai omset. Jadi kalo misalnya pendapatan dari fee penjualan pulsa ini per bulannya sebesar Rp 5juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 1% x Rp 5juta.
Pembayaran pajak ini harus dilakukan di bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (bisa dibaca di di https://www.catatankeluargamuda.com/cara-bayar-pajak-online-untuk-usaha-kecil/O). Secara aturan harusnya ada denda atas keterlambatan ini, tapi umumnya masih belum ada sanksi apapun. Yg penting dibayarkan dengan lengkap.
Semoga menjawab ya pak. Untuk bantuan lebih lanjut bisa juga menghubungi tim HM Consulting di john@hmconsulting.co.id
terimakasih atas pencerahannya…
apakah ini berlaku juga untuk usaha online yang memberlakukan sistem dropship? dimana penjual tidak melakukan stock barang, tapi ketika ada pesanan akan meneruskan pesanan tersebut ke pihak penjual yang mempunyai stock barang tersebut. keuntungan tentunya selisih harga yang sudah ditentukan.
mohon pencerahannya. terima kasih.
Iya mas, harusnya juga berlaku hal yg sama. Walopun sebenarnya skema dropship seperti ini masih di wilayah abu2, apakah dikenakan pajak final 1% atau terkena Pph 25 krn berfungsi sbg makelar. Tp untuk saat ini, dibayarkan dulu yg 1% dengan perhitungan omset berdasarkan total selisih harga yg diperoleh.
Pak,untuk usaha jasa service alat alat teknik apakah pajaknya juga ikut 1% dari omzet? Trimakasih
Iya pak, selama masih membukukan omzet dibawah Rp 4.8M dalam 1 tahun.
Halo pak…! Saya pekerja media. Saya punya media online yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) untuk saat ini saya mendapatkan penghasilan kotor sekitar 5 – 10 juta per bulan. saya sudah punya NPWP Pribadi dan belum memiliki NPWP badan. Bagaimana cara saya membayar pajak NPWP Probadi dan Badan tadi dan berapa persen besarannya ? mohon pejelasannya pak, saya masih awam sekali soal perpajakan….!
Kemudian apakah dengan penghasilan segitu saya wajib membuat NPWP badan atau cukup dengan NPWP probadi saja…?
Sorry, maksudnya PT udah jadi tapi ngga ada NPWP nya? Kok bisa?
Selamat siang, saya berjualan online, selama ini sudah membayar pajak 1% setiap bulan.
Pertanyaan nya: apakah aset toko harus dilaporkan pada saat pelaporan SPT tahunan? Selama ini saya hanya menulis aset pribadi di SPT, saya tidak lapor aset barang dagangan karena tidak pernah melakukan stock opname dan waktu bikin SPT cari-cari contoh di internet kebetulan contohnya tidak ada aset. Baru terpikir karena ngobrol sama teman.
Seharusnya dilaporkan, apalagi jika jumlahnya signifikan. Utk laporan pajak 1% juga dilaporkan di SPT bagian penghasilan yg dikenakan pajak final.
Selamat siang pak, saya mau bertanya tentang masalah pajak toko saya.
# Saya suami dengan 1 istri & 2 orang anak.
# Usaha membuka toko sembako tradisional yang mana menjual juga beras, gula, terigu (barang bebas pajak) & barang2 lainnya.
# Penghasilan bruto saya kurang lebih 90jt / bulan, yg mana keuntungan bersih mungkin hanya sekitar 6jt / bulan.
Yang ingin saya tanyakan :
1. Apakah pajak yg harus saya bayar itu 600rb / bulan atau 900rb / bulan.
Rasanya koq berat sekali bila harus membayar 900rb / bulan, pegawe pun belum ada, hanya saya & istri saling membantu dalam toko.
2. Saya belum memiliki NPWP hingga saat ini, karna saya mengacu pada aturan sbb :
Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:
Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.
Apakah saya salah bila menggolongkan diri saya sebagai PTKP pak ?
Trimakasih sebelumnya
Halo pak, saya coba jawab ya. Utk no 1, besarnya adalah Rp900rb, dihitung dari 1% x omset bulanan.
Untuk no 2, PTKP hanya dikenakan terhadap karyawan pak. Bagi pengusaha yg termasuk kategori UMKM dengan omset di bawah Rp 4.8M dikenakan Pph final 1%. Lengkapnya bisa dibaca di: https://www.online-pajak.com/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan
Maaf Pak Mau tanya..
awal kisah Saya Punya Npwp di thn 2015 krena kmren ad peminjaman dri bank wajib ada npwp pribadi
trus waktu pas isi formulir di npwp sya
kasih nominal besar untuk pendapatan nya per bln,(karna tidak tahu sya kira makin besar pendapatan makin nesar dapat pinjamannya)
trus dri awal bikin hingga sekarang sya blm pernah bayar pajaknya.. sedangkan di rekening saya itu sbulan bisa mencapai 5 milyar krna sya punya usaha server, pendapatan bersih 20juta krna join sama temen jdi 10 juta, krna itu 5 milyar sebulan di rekening bukan duit kita, krna dpat pinjaman invoice dari deler krna utk perputaran modal.. gimana caranya untuk bilang ke bagian pajak pak krna selama ini sya blm pernah bayar pajak npwp..
Halo pak. Sorry saya masih kurang jelas dgn masalahnya 🙂 Saya coba jawab sepemahaman saya ya.
Ini usahanya bentuknya pribadi/CV/PT? Kalau bentuknya CV / PT yang dimasukkan ke dlm perhitungan pajak adalah bagian dari keuntungan saja. Pinjaman-pinjaman itu masuk ke neraca dlm pelaporan usaha. Tapi jika bentuk usahanya pribadi yg masuk tanggungan pajaknya adalah dari omzet per bln dan beban hutang-hutang pun masuk ke Laporan Pribadi Tahunan.
Untuk pengenaan pajaknya nanti tergantung jenis dan omzet usaha juga. Dari total bulanan 5M pertama harus dipilah dulu, berapa yang nominal omzet, berapa nominal pinjaman, berapa nominal uang-uang lainnya. Setelah itu baru bisa dihitung pajaknya.
Hallo pak.. minta pencerahannya. Saya biasa bayar pajak dr usaha dengan omzet dibawah 4.8m. Sekarang istri buka usaha online dengan omzet +-2 m. Istri belum ada npwp. Apakah istri harus membuat npwp sendiri untuk usahanya dan bila mempunyai npwp sendiri apakah omzet yang dilaporkan terpisah dengan usaha saya atau digabung? Kalau digabung otomatis omzetnya melebihi 4.8m jadi ngak bisa dikenakan tarif 1% dan bila bisa dilaporkan terpisah apakah hitunganya tetap sama dikenakan tarif 1% untuk masing2 usaha saya dan istri. Terima kasih atas pencerahannya
Maaf kelewat pak. Untuk ini sebenarnya agak riskan juga sih kalo dipisah, karena secara aturan pajak penghasilan suami istri dianggap 1 penghasilan. Cuma jujur saya kurang yakin juga terkait ini ya. Mungkin akan lebih aman jika salah satu usaha dijadikan badan hukum, CV misalnya, sehingga pajaknya menjadi terpisah dengan pribadi.
kalau saya agen pulsa all operator………….. itu kan banyak omset nya tapi untung nya pun gak sampai 1% itu gimana cara hitung nya. misal dl 10juta isi saldo itu ungtungnya hanya skitar 25rb.. kalau harus bayar pajak 1% jadi saya nombok 75rb setiap isi saldo 10jt…. mohon penjelsan nya…………….
Halo pak. Untuk agen seperti ini kan tidak ada stok dalam bentuk inventory dan agen berfungsi sebagai perantara. Karena itu omset agen dihitung dari margin yang diperoleh (harga jual – harga operator). Untuk saat ini posisi agen (perantara) ini masih abu2 juga karena secara aturan tidak termasuk dalam usaha yg terkena pajak final 1%. Namun utk saat ini bisa dibayarkan saja pajak 1% dari margin tsb.
Pak saya mau tanya.
Saya ada usaha konter pulsa lengkap dengan aksesoris dan handphone otomatis ada stok fisik dan stok virtual. Dengan omset perbuatan sekitar 75jtan, keuntungan bersih sekitar 6jt atau 10% dari omset.itu ngitung pajak nya 1% dari keuntungan (6jt) atau dari omset(75jt) Terimakasih.
Saran saya dipisahkan dulu penghitungan dan penjualan pulsa dan stok fisik. Yg satu dari margin saja dan yg satu dari penjualan barang secara fisik. Totalnya itu yg menjadi dasar perhitungan pajak 1%
Permisi pak, saya kurang mengerti mengenai ptkp, bagaimana jika saya mempunyai usaha warung makan yg prnghasilan bersihnya dibawah 4.5 juta perbulan, apakah saya di wajibkan membayar pajak?
Halo pak. PTKP ini kebetulan hanya berlaku untuk penghitungan penghasilan karyawan, sedangkan bagi pemilik usaha kecil dikenakan pajak final yang dihitung dari total omset per bulan. Lengkapnya bisa dibaca di: https://www.online-pajak.com/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan
Mas. Numpang tanya.saya kan usaha rumahan. Bikin desain. Kemarin saya konsultasi ke kantor pajak. Bahwa saya kena kena pajak 1% . Terus apa saya tiap bulan harus lapor. Setelah saya bayar 1%? Mohon pencerahannya trims
Terus kalo lapor pakai form apa?
Jadi artinya bapak sudah diapprove utk menghitung pajak dengan formula final 1% ya. So, maksud petugasnya adlh setiap bulan bapak harus melaporkan penghasilan yg terjadi di bulan bersangkutan melalui ebilling. Cara lengkapnya bisa disimak di: https://www.catatankeluargamuda.com/cara-bayar-pajak-online-untuk-usaha-kecil/
Siang Pak
saya mau tanya .
Katakan saja ini bos saya, perusahaan kita mempunyai omset diatas 4.8M jadi setoran kita berdasarkan PPh Pasal 25 .
Nah yang perlu ditanyakan, apakah bos saya sebagai direktur harus tetap setoran pajak juga, atau tidak .
Jika setoran mohon dibantu untuk form SSP nya kode jenis setorannya dan cara perhitungannya .
Terimakasih Pak
Maksudnya sebagai pribadi bu? Tetap harus ada pelaporan utk SPT pribadi beliau berdasarkan penghasilan yg diterima (gaji dll).
Siang pak.. Mau tanya kalo kita punya cv dgn omzet dibwh 4.8m apa perlu buat spt badan selain spt pribadi.. Thanks
Kalo udah CV berarti ada NPWP sendiri kan? Maka pelaporannya terpisah dengan SPT pribadi
Salam..
Sy mempunyai usaha dibidang jasa service ac & mempunyai UD yg bekerjasama dengan perusahaan lain.
Bagaimana cara menghitung pajak orang pribadi & UD sy ?
Apakah sy harus membuat npwp atas nama UD sy ?
Trmksh banyak sebelumnya.
Jasa servis & UD nya ini masih satu jenis usaha? Kalau atas penghasilan pribadi dari jasa servis, kena PPh 21, namun selama omzet dibawah 4.8M bisa dapat fasilitas PPh Final 1%. Setau saya UD ini masih perusahaan perorangan, jadi jika masih tetap UD harusnya NPWP nya ya NPWP pribadi (nanti saya cari info lagi ya, kalo salah saya revisi). Kecuali ingin mengubah bentuk jadi CV dan menggabungkan usaha jasa service AC nya kesitu, harus dibuat NPWP atas nama CV, dan nanti dikenakan PPh 23 atas jasa service AC nya.
Saya pernah buat NPWP utk jadi pengurus yayasan. Belum sempat dapat honorium yayasannya bubar. Sekarang penghasilan saya dibawah batas penghasilan kena pajak antara 3-4 jutaan/ bulan (usaha jualan online). Bgm status NPWP saya? Mhn penjelasannya. Terimakasih
NPWP itu melekat kepada pribadi kok mas, jadi tidak terkait ke masalah yayasannya.
Maksud saya karna penghasilan saya sekarang dibawah batas penghasilan kena pajak. Dan tidak harus punya NPWP. Jadi saya mau menghapus/menonaktifkan saja. Bgm pendapat Bpk?
Tidak masalah utk melakukan penghapusan. Dibiarkan jg oke, toh tidak ada keharusan melaporkan SPT. Yang perlu dipikirkan sebenarnya konsekuensi yg ada di lapangan jika tanpa NPWP. Misalnya utk buka rekening tabungan atau investasi, kebanyakan mempersyaratkan adanya NPWP. Jangan sampai nanti justru jadi repot karena NPWP nya sudah ditutup 🙂
Maaf Pa sy mau tanya,
sy karyawan honorer dengan penghasilan di bawah 2jt / bulan dan jg sy punya usaha warnet sndiri, omset kotornya 4,5 jt/bulan. Sy berencana membuat NPWP, apakah NPWP yang harus sy buat itu NPWP Pribadi atau usaha?…. Terus berapa pajak yg hrus sy bayar per bulan dr upah kerja dan usaha sy?…
Mohon informasinya, terima kasih.
Ya, wajib buat NPWP, tapi pribadi saja. Tiap bulan setorkan PPh Final 1% dari omset kotornya. Akhir tahun laporkan di SPT Tahunan Pribadi di lampiran III atas penghasilan yang dikenakan PPh Final. Sedangkan dari penghasilan rutin per bulan 2juta, masukkan juga nanti di SPT, tapi karena masih dibawah PTKP, pajaknya akan nihil.
Saya mau bertanya pak, maaf tidak semua ulasan atas masalah teman2 sebelumnya diatas saya baca. (mungkin ada yang sama dengan pertanyaan saya ini)
Saya memiliki usahan perorangan berupa supplier barang yang baru saya daftarkan izinnya agustus 2017 lalu. saya juga sebagai karyawan yang setiap tahun saya bayar pajak penghasilannya. perusahaan saya sudah berjalan dari tahun 2017. terus terang saya bingung dengan kewajiban pajak yang harus saya bayar diperusahaan ini, income saya perbulan fluktuatif rata-rata 70 juta an, pertahun mencapai 900 juta, dengan tanggungan 3 anak dan menggaji 1 karyawan. saya ingin usaha yang saya buat mengikuti ketentuan pajak.
Mohon informasi prosesnya pak. sekarang saya punya NPWP karyawan saja.
Terima kasih atas penjelasan bapak sebelumnya
Ini artinya usaha tsb belum berbadan hukum ya. Utk penghasilan diluar penghasilan sebagai karyawan mesti diliat dulu apakah sesuai dengan PP 46 tahun 2013 atau tidak (http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmhm6E%3D). Jika sesuai, maka penghasilan kotor dari usaha tersebut menjadi dasar perhitungan pajak final 1% yg dibayarkan secara bulanan.
Sudah ada ijin siup tdp nya pak. Untuk pajak ini yang belum saya tau. Operasi mulai agustus 2017. Apa yanv harus saya lakukan untuk kewajiban pajaknya. Suksema
Harusnya udah ada NPWP badan juga pak. Coba deh cek sama notarisnya pak. Kalo sudah ada maka seharusnya bapak juga harus melaporkan pajak utk entitas usaha tersebut secara terpisah (dari prbadi)
saya hanya berbentuk UD (PO) perusahaan perorangan saja pak. apa yang harus saya daftarkan lagi di pajak pak? terima kasih infonya.
Ooo, bentuknya UD yah. Setau saya UD itu masih menggunakan NPWP pribadi, jadi pelaporannya dimasukan dalam SPT pribadi aja pak. Nanti jika memang sudah berkembang sebaiknya dibuat badan hukum sendiri (PT/CV).
pak terima kasih buat tulisannya.. sangat membantu saya.
kebetulan saya adalah seorang karyawan swasta yang baru saja memiliki usaha sampingan dengan omset yang pastinya dibawah 4.8M per tahun.
saya masih kebingungan bagaimana saya harus membayar pajaknya. apakah tinggal mengikuti langkah2 yang bapak share di atas atau beda lagi, mengingat saya karyawan + pemilik usaha. makasi banyak pak
Yes pak, tinggal diikuti aja langkah2 saya. Dan nanti pas mengisi SPT tahunan, jumlahnya tinggal dituliskan di bagian penghasilan yg dikenakan pajak final
Selamat siang, pak mau tanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa arsitektur & teknik sipil yang memiliki omset kurang dari 4,8 M dalam setahun apakah perhitungan pajaknya menggunakan perhitungan yang 1% x penghasilan bruto. atau 25% x 50% x Laba Bersih ?
Terimakasih
Jasa arsitektur & teknik sipil merupakan jasa yang dikecualikan dari PP 46 Th.2013 sehingga walaupun omset dibawah 4.8M tidak bisa memperoleh fasilitas 1% (jadi akan dikenakan tarif 25% x 50% x Laba bersih). Atas penghasilannya akan dipotong PPh 23 sebesar 2% yang dapat digunakan sebagai kredit pajak pada perhitungan PPh Badan akhir tahun
Saya punya website online jualan pulsa dan paket data dengan omzet 400jt an/thn, profit 30-40jt an /thn. Selain itu saya pun berstatus sebagai karyawan dgn penghasilan 100jt an /thn. Saya baru melaporkan penghasilan dari jualan pulsa thn 2016, dgn memasukan kategori penghasilan lain2. Apakah di SPT thn 2017 , saya boleh melaporkan penghasilan pulsa saya ikut ke PP 46? Saya tidak menyetor pph 1% tiap bulan, apakah boleh di spt 2017 saya lgs susulkan utk 12bln ?
Mohon masukan nya. Terima kasih
Halo mba. Utk penghasilan dari usaha bisa dimasukan di bagian penghasilan yg terkena pajak final. Dan tentunya pajaknya harus dibayarkan dulu sesuai omset bulanan. Dan setau saya secara sistem utk saat ini blom bisa melakukan pembayaran sekaligus 12 bulan, harus tetap dimasukan per bulan di ebilling nya. Sedikit tambahan, utk bisnis pulsa ini yg dihitung sebagai omset adalah margin yang diperoleh ya mba.
Yang dimaksud dgn margin itu apa ya? Apakah sama dgn profit ? Misal saya jual pulsa 10.000 , modal 10.500 jual 12.000 , profit 1.500 . Pph final yang harus sy bayarkan brp ?
Selisih harga antara harga jual di tempat mbak dengan harga modal dari operator. PPhnya 1% dari total selisih itu dalam 1 bulan
Siang Pak, menurut saya pajak ini benar2 agak bikin saya senewen. Mau tanya untuk UD pajaknya seperti apa ya? dan UD apakah perlu kantor, karena beberapa sumber mengatakan ada kantor ato bisa dilakukan dirumah. Dan jika UD saya dalam bentuk jasa, misalkan jasa konsultasi bidang komputer atau Web, ato instruktur senam, apakah pemotongannya akan sama?
Moho dibantu.
Terima kasih.
Setau saya kalo UD memang harus memiliki domisili, dimana ketentuan ttg lokasi domisili ini tergantung pada daerah masing2. Kalo di Jakarta sudah tidak boleh berdomisili di rumah lagi, tapi di area seperti Cibubur masih diperbolehkan. Untuk pembayaran pajak masih menggunakan NPWP pribadi.
Salam mas…mau tanya kalo pedagang ikan atau pelihara ikan yg omzetnya dbawah 3 juta sebulan apa masuk PTKP? Atau tetap harus bayar pph final 1%.. Trm ksh
PTKP itu berlaku utk pendapatan berupa gaji pak. Jadi dalam lingkup usaha dengan omset dibawah 4.8M (dengan bidang sesuai PP 46 tahun 2013), wajib membayarkan pph final 1% dari omset bulanan.
Siang Pak, menurut saya pajak ini benar2 agak bikin saya senewen. Mau tanya untuk UD pajaknya seperti apa ya? dan UD apakah perlu kantor, karena beberapa sumber mengatakan ada kantor ato bisa dilakukan dirumah. Dan jika UD saya dalam bentuk jasa, misalkan jasa konsultasi bidang komputer atau Web, ato instruktur senam, apakah pemotongannya akan sama?
Moho dibantu.
Terima kasih.
permisi pak mau tanya perihal bayar pajak untuk yg punya usaha bisnis online,, kenyataan di lapangan masih banyak yg tidak lapor pajak karna mungkin salah 1 alasan nya omzet yg masih kecil dan keberatan bayar pajak,, nah akankah ini nanti jadi masalah? adakah sanksi dan denda? karena kebanyakan pebisnis online pun sepertinya belum memiliki npwp,, sedangkan yg wajib bayar pajak dan mendapat denda sanksi jika tidak bayar pajak itu yang sudah memiliki npwp kan ya?
KAlo bicara kenyataan emang seperti itu sih. Tapi akan lebih baik kita jalankan sesuai aturan, daripada nantinya ketauan dibelakang sama orang pajak, hehehe.. Utk pelaporan pajak bisnis online pribadi masih menggunakan NPWP pribadi kok.
Pak, saya mau bertanya. Saya selama ini umkm dengan buka toko jualan sparepart motor dgn mengunakan npwp op karena itu milik saya sendiri, info dari konsultan pajak teman saya per april ada perubahan dimana umkm dgn npwp op di himbau untuk membuat cv dan npwp cv, apakah memang di haruskan seperti itu? Mohon bantuannya. Tks
Wah maaf saya belum dapet infonya. Saya akan info lagi jika sudah clear ya. Selama belum ada, bisa dijalankan dengan yg final 1%
halo pak terimakasih atas tulisannya sangat banyak membantu sekali. Semoga bapak diberikan pahala yang besar dan rejeki yg berlimpah selalu, amin.
Saya mau tanya pak, saya pernah buat npwp tahun 2013 utk keperluan pengajuan KPR tp wkt itu KPR tidak tembus dan sampai sekarangpun saya belum pernah bayar pajak.
Yg ingin saya tanyakan bisakah saya membuat npwn yg baru dan memulai taat pajak sekarang utk menghindari adanya utang pajak pada npwp yg lama.
Dan apakah orang pajak akan cek mutasi rekening kita untuk memverifikasi data laporan spt kita
Terimakasih banyak sebelumnya
Halo, maaksih banyak 🙂 Dari cerita ini harusnya anda bukan karyawan ya. Jika memang usaha kecil dan belum lapor pajak, dimulai aja di tahun 2017 ini dengan mulai menghitung pajak final berdasarkan omset. Verifikasi rekening sih mungkin ngga, tapi yg diverifikasi adalah perubahan aset yg dimiliki, tercermin atau ngga dari penghasilan yg diperoleh (dari laporan pajaknya). Gitu kira2 🙂
Mau nanya sya cuma buruh harian.. Apkah perlu memiliki npwp.. Dan penghasilan sya perbulan 1,8..
Trus potongan pertahunnya brapa.. Terimakasih.
Halo pak. Untuk karyawan dengan penghasilan dibawah 4.5juta per bulan tidak wajib ber NPWP
Pak mau tanya, sy Dan suami punya usaha toko modern (seperti alfa/indo) yg mempunyai 7 karyawan, pendapatan Kotor sebulan -+ 150jt,suami seorang karyawan koperasi,memakai ijin PO perseorangan,selama ini suami hanya melapor NPWP pribadi saja, blm memasukkan data dr hasil usaha,apakah Saat pelaporan NPWP mencantumkan pendapatan kotor/bln ato bersih, Karna blm dipotong gaji karyawan+penggunaan listrik toko…bila kami membayar pajak 1% dari pendapatan kotor per bulan terlalu berat buat kami, Karna keuntungan hanya mengambil Dibawah 10%,Mohon pencerahannya, Terimakasih
Halo mba. Pendapatan kotor ini maksudnya omset atau pendapatan setelah dikurangi harga modal (COGS)? Jika memang omset dibawah 4.8M memang mau tidak mau terkena aturan pajak final 1% dari omset bulanan. Dan saat pelaporan pajak di SPT pribadi maka angka yg dimasukan adalah omset bulanan.
Salam Pak.
Jadi maksudnya utk PP 23 2018..omzet itu adalah total penjualan-harga modal/beli poduk Pak??
Krn kl dr jumlah penjualan kami bakalan rugi 2 kali..krn modal barang jualan kami dr pinjaman/kiriman pemasok dgn sistem hutang-bayar.
Mohon petunjuknya pak.
Terima kasih
Hai Pak. Ini tadi sudah kita diskusikan japri ya, tapi mohon ijin utk posting jg biar jadi sumber diskusi kita sams2 🙂 Intinya, tergantung dari model bisnis yg skrg dijalankan. Jika memang tidak ada stok (dlm arti stok masih tercatat di buku pemasok) maka Bpk bisa menggunakan margin yg diperoleh sbg omset. Namun jika barang menjadi stok Bpk maka lebih tepat menggunakan total omset sbg dasar penghitungan pajak. Sesuai dengan update artikel saya ttg pajak UMKM ini (https://www.catatankeluargamuda.com/tarif-pajak-untuk-usaha-kecil/), dengan berlakunya PP 23 2018 sebenarnya pelaku usaha (UMKM) memiliki 2 opsi: menggunakan PP23 (0.5% x omset, dgn perhitungan omset berdasarkan self-assessment) atau menggunakan aturan pph pasal 17 ayat 2 (25% x laba bersih, dgn syarat harus melakukan pembukuan secara benar). Enaknya jika menggunakan pasal 17 ayat 2 adlh tidak perlu membayar pajak jika terjadi kerugian, namun dgn catatan pembukuan harus dilakukan secara benar dan sesuai dgn aturan perpajakan. Kemudian jika sudah memilih salah satu opsi maka tdk diperkenankan utk mengganti ke metode lainnya.
Kalo dari patokan matematikanya, bagi UMKM dgn margin laba bersih kurang dari 2%, gunakan pasal 17 ayat 2. Jika margin laba bersih diatas 2%, akan lebih menguntungkan dengan PP 23 2018.
Semoga menjawab ya 🙂
kalau kita isi spt 1770ss
itu masukin pph final 1% nya di kolom mana ya?apa cuma tambahin langsung di harta?
di kolom B ada
8.dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto pajak penghasilan final
9.pajak penghasilan final terutang
apa spt1770ss emang ga ada rincian untuk isi pph final 1% ini?
Ini berarti mas sudah memiliki penghasilan sbg karyawan kemudian memiliki usaha lagi ya? kalo seperti itu setau saya mas harus menggunakan 1770s karena memperoleh penghasilan lebih dari 1 sumber.
PPH 21 karyawannya dan PPH 21 masa Badan (UKM-nya).
Pak, terima kasih banyak untuk artikel pajak ukm pph finalnya. Saya bsia mudah paham tarif 1%-nya.
Untuk UKM semacam toko kelontong, yang kebetulan berbadan hukum (cv atau pt), omzet < 4.8 milyar/tahun.
Mohon info untuk pph karyawannya, yang nantinya perlu dilaporkan oleh si badan ukm secara bulanan juga, jika :
(1) besaran upahnya tidak menentu (bukan jumlah yang tetap tiap bulan) dan setelah di total, dibawah ptkp/tahun.
(2) si ukm tidak mengeluarkan pengeluaran gaji secara khusus (si pemilik pun tidak mengambil gaji secara teratur).
Bagaimana pelaporan pajak penghasilan masa si ukm tsb, dan karyawannya ?
Terima kasih.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2018, Wajib Pajak dibebaskan dari kewajiban pelaporan SPT Masa Nihil, kecuali karena adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile), SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Desember, dan adanya potongan PPh Pasal 21/26 final. Jadi bila seluruh karyawan toko kelontong tersebut menerima upah dibawah PTKP, maka tidak perlu melaporkan SPT Masa 1721 bulanan, namun tetap perlu untuk Masa Desember karena perlu melaporkan tahunannya.
halo bapak, saya boleh tanya ga ?saya pengusaha dg tarif 4,8 M dan ada penjualan saya di bln juli 39.000.000 , dan saya blm bayar 1 % nya pak , pada bln juli lalu , bagaimana kah laporan SPT tahunan saya ? saya bayar 1% nya di Masa penjualan ( JULI ) atau di masa pelaporan Masa bulan 12 ini utk pelaporan .
Maaf komennya kelewat. Untuk kasus ini dibayarkan aja utk bulan julinya, saat ini mengikuti PP 23 tahun 2018 dimana tarif pphnya turun menjadi 0.5% final.
Kalau untuk CV yg bergerak dibidang percetakan itu dikenakan pp 46 atau tidak?
Selama omset nya masih dibawah 4.8M per tahun sih harusnya kena bu
Halo pak, saya mau tanya?
Saya sdah punya npwp pribadi dgn pph 1%.Saya punya usaha dagang lesehan sayur kecil kecilan di pasar tradisional,dikarenakan usaha saya banyak ruginya saya mau berhenti dan mau melanjutkan sekolah/kuliah,, sekarang saya hanya membantu kakak saya jualan sayur otomatis penghasilan saya gak ada karena utuk sekolah dibantu ortu dan kakak.. Bagaimana nasib NPWP saya apakah bisa dihapus..?
Bisa mas, tinggal diajukan aja. Atau kalo mau tetap dan dilaporkan nihil juga bisa
Halo Pak, saya mau tanya mengenai pendapatan diluar usaha seperti selisih kurs dan pendapatan bunga pinjaman (pinjaman pribadi). Menurut kantor pajak keuntungan itu tidak bisa dikenakan 1% melainkan harus memakai PP 17 yaitu 5% dari keuntungan. Jadi ada 2 system ? Mohon petunjuk
Jadi aturan ini hanya berlaku untuk semua penghasilan yang belum dikenai pajak final atas keuntungan atau hasil usahanya. Misalnya untuk bunga deposito, sudah terkena pajak final 20%, maka tidak bisa dikenai aturan pajak 1% ini.
Maaf Pak mo nanya!! Saya baru selesai urus NPWP “Usaha” di kantor pajak tempat saya tinggal!! dan sudah dapat nomor NPWP nya!! karena usaha sy sudah berjalan 1 thn (Usaha Sembako) dengan omset kotor perbulannya Rp 4jt . maka di potong pajak 1 % dari omsetnya itu.. setelah selesai di buat sama pegawai pajaknya di minta langsung bayar tunggakan pajaknya yg setahun itu ke pegewai tersebut!! namun karena tidak cukup dana untuk bayar sekaligus maka saya minta waktuuntuk datang di lain waktu! Rencana saya mau kembali ke sana untuk mengambil kartu NPWP nya dan mau melunasi pajak saya yg setahun itu! namun ada sedikit keraguan untuk membayar di pegawai tersebut karena setahu saya terkait pelunasan pajak itu di bayarnya ke Bank atau Kantor Pos!! Apa betul pak?mohon penjelasannya mks 🙂
Sebaiknya bapak lakukan pembayaran melalui sistem online aja, karena sekarang semua pembayaran sudah diarahkan lewat sana. Lebih terpercaya dan pasti masuk ke pemerintah 🙂
maaf pak mau tanya, saya baru buat npwp (non badan) untuk usaha warung makan dan sudah mulai bayar pajak 1 persen per bulan lalu, apakah saya harus bayar PB1 ke dispenda sedangkan saya belum punya npwpd ?
Utk pphnya skrg udah direvisi menjadi 0.5% ya mas. Utk yg PB1 ngga begitu tau sih pak, tapi kalo ngga salah mesti didaftarkan dulu di pemda.
Permisi Pak, saya karyawan, sudah menikah, memiliki 2 anak, gaji di bawah PTKP. Istri bekerja sebagai honorer di sekolah. Memiliki usaha sampingan berupa warung. Tunjangan yang diterima dan atas usaha catering yang dijalankan istri mensyaratkan adanya NPWP.
Yang saya tanyakan:
1. Apakah NPWP yang dibuat atas nama saya atau istri?
2. Atas aset yang telah kami miliki sebelum ber-NPWP apakah akan dipertanyakan, sehingga di kemudian hari muncul tagihan pajak?
(Warisan berupa rumah, cicilan pembelian kendaraan)
3. Bagaimana pelaporan SPT atas kondisi di atas? sebagai karyawan, mendapatkan tunjangan, jasa catering dan pendapatan warung.
Atas penjelasanya diucapkan terima kasih
NPWP istri digabung dengan suami, kecuali karena hidup terpisah berdasarkan keputusan pengadilan atau berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Aset yang dimiliki sebelum ber-NPWP didaftarkan sebagai saldo aset awal / sebelum pelaporan pajak tahunan saudara. Contoh: bila kewajiban pelaporan pajak tahun 2018, maka asset tsb dilaporkan sebagai aset 2017.
Pelaporan SPT atas masing-masing penghasilan tersebut sesuai kategori perolehannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi (1770):
1. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (jasa catering dan pendapatan warung)
2. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (gaji dan tunjangannya)
Salam Kenal Pak, sy guru freelance yang sudah punya sanggar selama 10 tahun.
Tapi saya sadar pajak setelah pemerintahan Jokowi.
Jadi apakah saya harus bayar 10 tahun itu atau mulai tahun ini saja saya bayar 1%nya..?
Mohon info nya, terima kasih.
Bapak sudah ada NPWP? Kalo setau saya buat kantor pajak yg penting kita sudah memulai utk melakukan pembayaran dan memberikan laopran lengkap terkait harta dll dalam SPT. Jadi dimulai aja dari saat ini pak, yang penting sudah sadar dan mulai melakukan setoran 🙂
Halo Pak.
Saya mau tanya bagaimana menghitung pajaknya apabila saya sudah punya sanggar bimbel selama 10 tahun..?
ini yang sudah dijawab sblmnya yah?
Halo Pak.
Saya mau tanya bagaimana menghitung pajaknya apabila saya sudah punya sanggar bimbel selama 10 tahun..?
Selama penghasilan masih dibawah 4.8M pajaknya bisa dibayarkan sebesar 0.5% atas omset per bulannya. Dibayarkan dari yg sekarang aja kalo yg sebelum2nya masih belum ada pencatatan secara rapi
Pak kalau usaha warung keuntungan bersihnya lebih dari 3jt, Kadang juga dari para distributor seperti garuda food memberikan pajak ppn sbesar 10% yg dibebankan kepada kami atas produknya yg terterah di total pembelian.. Apakah kami juga harus membayar pajak juga sedangkan mereka membebankan pajak ppn mereka itu terhadap kami..
Kalau kami harus wajib bayar pajak apakah potongan 1% dari penghasilan bersih kami?
Untuk pembayaran pajak apa harus ke kantor pajak atau bisa langsung potong di rekening pribadi?
Apakah kita harud melaporkan hasil laba di bulan ini agar pihak perpajakan percaya kalau penghasilan yang kita dapatkan itu mmg hanya dengan nominal seperti itu. Apa harus dalam bentuk dokumen catatan akun penghasilan? Atau hanya mengatakan secara lisan saja.
Maaf pak saya butuh pencerahan karna saya masih awam ttg pajak dan karna saya ingin menjadi wajib pajak
Halo pak. Untuk usaha ini artinya bapak membeli stok dari distributor ya? Jika iya maka pajaknya (skrg 0.5%) dihitung dari nilai penjualan. Perhitungan ini sifanya self-assessment, jadi tidak ada keharusan untuk dilengkapi dengan laporan keuangan. Pelaporan dilakukan secara online dan pembayaran bisa dilakukan di bank berdasarkan laporan tersebut. Semoga menjawab ya.
Halo, Mas
Saya pengusaha bisnis fashion (sumber pendapatan satu2nya) yang omset per tahunnya di bawah 4.8M, punya 1 outlet & jualan online juga, mau tanya:
1. Saya sbg WB OPPT hanya perlu bayar pajak PPh final 1% kah, atau perlu PPh 25? Jika ya, mohon dibantu jelaskan juga, karna ngga paham PPh 25 itu
2. Apa usaha saya juga harus didaftarkan jadi PKP & bayar pajak? Jik ya, mohon bantu jelaskan juga
Mohon panduannya, mas, thankyou!
Hi mba, ini udah dijawab juga di artikel ttg pph25 yah 🙂 Saya copay paste jawabannya ya:
Untuk kasus mba, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 sebagai Pelasanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atas penghasilan yang mba terima dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0.5% dari Omset bruto. Pajak Penghasilan tersebut harus dihitung sendiri oleh mba setiap bulannya dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Ketentuan PPh Final tersebut berlaku untuk mba sampai dengan 7 tahun kedepan, kecuali jika Omset Bapak sudah tembus diatas 4.8 Milyar, maka harus berlaku PPh dengan Ketentuan Umum.
Halo maaf saya ingin bertanya karena masih awam dengan perpajakan dan waktu membuat npwp sangat buta pajak sekali.
Saya memiliki usaha kecil warung makan dengan penghasilan sekitar 10-20juta per bulan karyawan 2 orang. Sebenarnya ini usaha berempat dengan teman saya, tapi hanya saya saja yang memiliki npwp. Selain itu saya juga bekerja sebagai agen property yang belum tentu memiliki penghasilan perbulan. Saya memiliki npwp untuk mendapatkan kpr
Yang ingin saya tanyakan
1. Mana yang lebih baik npwp atas usaha warung makan atau npwp atas agen property? Atau tidak ada bedanya?
2. Kalau agen property berarti termasuk pekerjaan bebas ya?
3. Bagaimana perhitungan pajaknya? Karena penghasilan warung makan saya sebulan sangat minim dan dibagi berempat sedangkan kalau property komisinya besar tetapi tidak tentu setiap bulan ada. Saya juga bingung untuk menghitung pajak seperti komisi agen.
Maaf banyak sekali pertanyaan saya. Terimakasih untuk kesediaannya menjawab
1. Sama saja, karena sama-sama penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Betul.
3. Bilamana penghasilan anda kurang dari Rp4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka saudara dapat mengikuti tarif PP 23 sebesar 0.5% dari penghasilan anda yang disetor ke negara secara bulanan. Di SPT Pribadi tahunan anda, penghasilan ini dikategorikan ke penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Untuk perhitungan pajak sebagai agen properti, bisa mengikuti norma sbb:
1. Kalau sebagai pekerjaan utama, penghasilannya pakai norma perhitungan.
Pendapatan komisi x tarif norma pekerjaan makelar x tarif pajak
5 % untuk < Rp 50.000.000 15 % sisanya untuk komisi 50.000.000 s/d 250.000.000 25% untuk komisi 250.000.000 keatas Tarif nya progesif. Persen norma tergantung kota dimana WP berada. Lihat peraturan tentang penerapan norma. 2. Kalau sebagai pekerjaan sampingan dimasukkan sebagai penghasilan lain-lain di SPT tahunan menambah kepenghasilan utama. Bila penghasilan utama sudah pakai PPh final 1%, maka penghasilan komisi pphnya = Penghasilan komisi - PTKP = Penghasilan kena pajak. Penghasilan Kena pajak pakai tarif progresif diatas 5 %, 15 dan 25 %.
mas saya kan berstatus karyawan tapi ada rencana buat bikin cv, kalau begini kasusnya bagaimana ya? apa pendapatan saya dari bekerja sebagai karyawan termasuk kedalam pendapatan cv? dan bagaimana perhitungan pajak untuk saya? terimakasih..
Nanti di CV ini mas angga menerima gaji juga atau gimana? jika iya maka saat pelaporan pajak tahunan harus dilakukan penghitungan ulang lagi krn status mas pasti kurang bayar. Utk pendapatan CV sendiri yg dicatat adlh pendapatan murni dari hasil usaha, bukan dari pendapatan mas di tempat lain karena pekerjaan yg tidak ada hub nya dgn usaha CV. semoga menjawab ya
mas saya kan berstatus karyawan tapi ada rencana buat bikin cv, kalau begini kasusnya bagaimana ya? apa pendapatan saya dari bekerja sebagai karyawan termasuk kedalam pendapatan cv? dan bagaimana perhitungan pajak untuk saya? terimakasih..
pak mautanya. sy seorng pegawai kontrak di slaah satu instansi negeri. penghasilan gaji pokok dan tunjangan kurng lebih 1,5 jt. di kantor sdh di uruskan npwp. sy mmpunyai usaha sampingn untuk mendongkrak ekonomi keluarga karna sdh berumah tangga. usaha penyewaan kamera dan percetakan skala rumahan dgn omset perbulan 3-5 jt. bagaimana pelaporan pajaknya. sy tdk pernah melaporkan usaha sampingan sy ini. dan apakah npwp sy bisa digunakan jika ada instansi membeli suatu hasil cetakan dari sy untuk pertanggungjawaban kantor?? trmksih atas pencerahannya pak
Setau saya jika ada penghasilan sampingan ini bisa dilaporkan dgn menggunakan formulis 1770s. nanti penghasilan sampingannya dimasukan ke dalam lampiran. Kalo bapak memang sebagai supplier nya, ngga ada masalah pak utk menggunakan npwp ini. Semoga membantu ya
Halo Pak. Saya mohon infonya. Saya Ada bisnis Agen Tiket Pesawat (Sudah 1 tahun berjalan). Dan Saya berminat untuk membuat badan hukum sendiri / melegalkan bisnis saya dalam bentuk CV. Untuk bisnis Agen tiket pesawat apakah tetap kena pajak 1% dari Transaksi?
Saya baca2 info dari banyak website banyak yang bilang tetap 1% dari Nilai Transaksi dengan customer / Omzet. Ada pula yang bilang khusus untuk bisnis agen tiket pesawat Pajak nya itu 1% dari Margin / Fee nya.
Jika memang pajak yang harus saya bayar 1% dari Nilai Transaksi dengan customer / Omzet akan sangat memberatkan karena rata2 keuntungan saya hanya 4-6% dari Omzet.
Mohon infonya pak. Sayangat berterimakaish jika bapak mau membantu
Hai pak. Ini jujur masih perdebatan juga. tapi yg udah2 saran kami adalah menggunakan fee sbg dasar perhitungan pajak (skrg 0.5% dari pendapatan), dgn dasar pemikiran krn bapak tidak melakukan penyetokan, jadi secara kasar bapak cuma membantu menjual stok orang lain. Gitu pak. Yang penting disetor dulu pajaknya, sampai ada klarifikasi lebih lanjut ttg ini. semoga mebnatu ya.
Maaf pa numpang tanya saya baru usaha dan sekalian mau bikin npwp, usaha saya foto copy, jual pulsa sama penerimaan pembayaran listrik , pdam dll yg saya tanyakan apakah benar yg kena pajaknya 0.5% dari omset.
Bila benar 0.5dari omset apabila ada yg bayar tagihan listrik 500rb s/d 1jt per konsumen jadi yg harus di bayarkan adalah sebesar
Rp. 1.000.000 x 0.5 = Rp.5.000
Sedangkan. Saya terima ke untungan\free per transaksi hanya Rp.1.800, pajak yg di bayarkan Rp. 5.000 jadi saya harus rugi buat bayarin pajak Rp. 5.000. – 1.800 = Rp. 3.200/transaksi.
Satu lagi Saya jual pulsa nominal 100rb harga yg saya dapatkan Rp. 100.150 saya jual Rp. 101.000 jadi keuntungan saya Rp. 850
Apabila di kenakan pajak 100.150 x 0.5 =500,75
Jadi ke untungan saya di.penjualan pulsa hp Rp. 850 – pajak 500 = 350/transaksi
Belum sewa kios sama gaji kariawan perbulan.😂😂😂
Apakah bisa hanya usaha foto copy yg di kenakan pajak saja sebab di usaha fotocopy untungnya kurang lebih sekitar 15% kalo 1% yg di kenakan pajak agak ringan tapi kalo untuk semuanya mungkin mikir lagi buat bayar pajak bukan untung malah buntung.
Saya sudah konsul ke kantor pajak apakah bisa hanya omset usaha fotocopy saja yg di kenakan pajak, orang pajak bilang ga bisa harus seluruh omset penjualan, kalo semua omset penjualan bukannya untung malah buntung buat nutupin sewa kios sama gaji kariawan. Mohon bimbingannya.
Mohon di balas lewat email.
Halo bu. Untuk agen pulsa telpon dan listrik seperti ini memang masih jadi perdebatan utk saat ini. Tapi pemahamannya kira2 seperti ini, jika tidak ada stok dalam bentuk inventory dan agen hanya berfungsi sebagai perantara, maka omset agen bisa dihitung dari margin yang diperoleh (harga jual – harga operator). Untuk itu bisa dibayarkan saja dulu pajak 1% dari margin tsb. Semoga membantu ya
Kalau saya bayar nya telat selama 6bulan
Apa aku kena denda?
Secara aturannya kena, tapi bayar dulu aja mendingan. Di denda atau ngga nya tinggal nunggu surat dari KPP. Jujur saya juga beberapa kali telat, tapi belum pernah dapet surat 🙂
Hi Pak,
Saya mau tanya, jika saya selalu istri punya toko online tapi tidak punya NPWP (nempel suami).. pas mau bayar pajak, mau buat kode billing nya, brati saya masukin NPWP suami ya pak?
Lalu pada saat pelaporan SPT Tahunan, lampiran 2 itu kan akan ada tambahan pembayaran pajak dari saya, apakah itu akan ikut dalam hitungan Kelebihan / Kekurangan Bayar Pajak?
Terima kasih banyak ya sebelumnya…
Yes betul bu, pake npwp suami. nanti saat pelaporan diinfo saja total penghasilannya. Krn sudah merupakan pajak final, jadi tidak akan ada kurang bayar lagi
Mau tanya. Saya ambil alih jasa laundry bulan maret 18. Tp ternyata tidak menghasilkan sama sekali. Dan npwp saya sudah terdaftar buat usaha laundry itu . Pertanyaan saya: 1. Apakah saya wajib bayar pajak sedangkan penghasilan saya nihil.. 2. Sudah 4 bln ini saya tutup laundry tersebut. Apalah saya bisa cabut npwp yg sudah terdaftar buat usaha tsb. Terimakasih
Jika tidak ada penghasilan maka tidak perlu. cukup dibayarkan di bulan yg mencatatkan omset saja. Utk npwp boleh aja dicabut utk menghindari kewajiban pelaporan setiap tahunnya (sudah tidak aktif usahanya).
Pak ingin bertanya .
perusahaan PT. agen jasa paket omset tidak sampai 40 jutaan kotor bersih sekitar 10 jutaan.
berdiri sept. dan untuk
pertanyaannya.
1. untuk laporan pajak tahunannya menghitung dari oktober – des atau bagaimana pa ?
2. dan untuk pph 25 bulanannya menghitung omset yang 10 juta kan ya pa?
konfirmasi dari pihak kpp. kok bukan dikali 1% pa tetapi 0.5% ??? jd seperti apa ya pa ????
mohon pencerahhannya . terima kasih
Iya pak, okt-des18 aja. Utk pajak karna masih dibawah 4.8M per tahun, pph dihitung berdasarkan PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0.5% dari omset dan dibayarkan setiap bulannya. PP 23 2018 ini menggantikan PP 46 tahun 2013 (yg mana rate nya masih 1%).
Permisi pak.
saya seorang pegawai dengan gaji 1,4 JT. Dan ada kerjaan sampingan sekitar 600-800 RB/bulan sehingga perkiraan penghasilan per bulan 2 – 2,2 JT.
Berapa pajak yang harus dibayar pak?
terimakasih.
Halo. Berdasarkan aturan PTKP 2018, pendapatan sampai batas Rp4.500.000 per bulan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh). Lebih jelasnya bisa dicek di: https://www.online-pajak.com/ptkp-2018
Hallo Pak,
Saya ingin bertanya bagaimana untuk usaha jual beli mobil. yang modal cukup besar kisaran 100 – 200 juta. sedangkan keuntungan kurang lebih 5jt an tergantung pasar. bila di kenakan Ppn 1% dari omzet , pajak yang di bayarkan besar sekali.
sanagat timpang jika di bandingkan deangan usaha yg modalnya kecil setiap bulannya seperti rumah makan . tapi keuntungan sangat besar.
Mohon pencerahnnya Pak
Sayangnya memang seperti itu pak kondisinya 🙂 Tapi per pertengahan tahun 2018 ini sudah ada revisi melalui PP 23 tahun 2018 dimana tarif pajak ini turun menjadi 0.5% saja.
Mau nanya Pak ..
Untuk PPh final yg 0,5 % itu kan berlaku per 1 Juli 2018 yaa ?
berarti untuk masa yg seblum Juli 2018, perhitungan nya pakai yg 1% dulu yaa ?
Yes betul sekali mas.
Siang pak,
Mau tanya seputar laporan untuk pajak umkm pph final 0.5%.
Jika sebuah perusahaan di tahun 2017 omzetnya IDR 2,5M kemudian di tahun 2018 ini omzetnya turun menjadi IDR 900juta karena sepinya penjualan dalam negeri.
Kira kira apakah yang akan dilakukan oleh pihak pajak jika ada laporan keuangan yang omzetnya turun seperti itu pak ?
Kami tunggu jawabannya.
Terima kasih,
Selama semua perpajakan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, dan tidak ada lebih/kurang bayar pajak sih harusnya ngga akan ditanya dan diperiksa. Tapi kalo pun ada pemeriksaan dan ditanya, tinggal dijelasin saja sesuai dgn kenyataan bisnis yg terjadi.
selamat siang,
saya maumenanyakan jika sebuah perusahaan umkm yang pada tahun 2017 mempunyai omset sekitar 2,5 M kemudian ditahun 2018 omsetnya turun menjadi hanya 700juta.
Apakah yang akan dilakukan oleh pihak pajak jika hal ini terjadi?
Apakah pihak pajak akan melakukan pemeriksaan ?
NOTE = perusahaan tidak mempunyai hutang pajak ( baik Final 0.5% maupun PPn 10%)
mohon reply nya ya pak.
Terima kasih.
Nah ini sama dgn yg komen sebelumnya ya? saya copas yah jawabannya 🙂 Selama semua perpajakan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, dan tidak ada lebih/kurang bayar pajak sih harusnya ngga akan ditanya dan diperiksa. Tapi kalo pun ada pemeriksaan dan ditanya, tinggal dijelasin saja sesuai dgn kenyataan bisnis yg terjadi.
Halo, Salam kenal.
Mau nanya nih, seandainya saya sebagai wajib pajak pribadi mempunyai usaha dengan omset 4M setahun. Dilain pihak saya juga mempunyai CV dengan omset 4M pertahun.
Apakah saya wajib menjadi PKP dan menarik PPN, karena total omset usaha pribadi dan usaha CV 8M pertahun. Atau masing masing tetap bisa menggunakan pajak final 0.5 persen ?
Mohon pencerahannya, Terimakasih sebelumnya.
Tetap 0.5% selama entitas dan semua pencatatan pembukuannya berbeda.
Halo mas Salam kenal, sejak Agustus 2018 kemarin saya berhenti kerja dan mulai fokus di jualan online, karena 2019 ini rencananya setelah bisnis ini bisa ditinggal rencana saya mau kerja lagi jd ini dijadikan sampingan. apakah saya wajib mengganti KLU NPWP saya menjadi usaha atau tetap dijadikan karyawan saja? terimakasih untuk pencerahannya. salam
Sebaiknya diganti saja, karena ini menyangkut status anda, kewajiban perpajakan anda berubah (pelaporan SPT 1770-S (sehubungan dengan pekerjaan) menjadi SPT 1770 (sehubungan dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Sebelumnya maaf menyita waktunya,
Permisi Pak, izin bertanya ?
Jika Pendapatan /tahun mencapai 50m ++ (rata – rata /bulan = 4,2m)
Tatanan pajak yang harus dibayarkan bagaimana Pak ?
Terima kasih.
50m = 50 milyar?
Bila 50 milyar, maka untuk pajak penghasilan badan dapat menggunakan tarif PPH Pasal 31 E ayat (1) bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal (Pasal 17: 25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar.
Contoh:
Peredaran Bruto: Rp50 milyar
Penghasilan Kena Pajak: Rp10 milyar
Perhitungan Pajak Badan:
(4,8 milyar/50 milyar) x 10 milyar x 25% x 50% = 120 juta (a)
(45.2 milyar/50 milyar) x 10 milyar x 25% = 2.260 juta (b)
Jumlah Pajak Badan Terhutang = 2.380 juta (a)+(b)
selamat pagi pak.mohon penjelasan.saya buka marung makan.satu hari rata rata saya dapat uang 1500.000.berapa pajak yang harus saya bayar perbulan nya .terima kasih .
Untuk tempat makan, ada pajak daerah (PB1) yg harus dibayarkan, biasanya 10%. Harus dikonfirmasi di kota tempat bapak. Kemudian atas total penjualan, ada pajak penghasilan sebesar 0.5% yg dibayarkan secara bulanan
Mas mau tanya orang tua saya warung kecil” sama jual nasi biasa saya kan kekurangan modal saya mau pinjaman di bank persaratan surat keterangan usaha sama npwp itu kira” kena pajak g sedang kan penghasilan aja paling besar 200rb perhari itu pun klo rame klo sepi aja buat modal kurang apakah tetap kena pajak
Maksudnya pinjamannya kena pajak? Ngga kok, npwp yg diminta lebih kepada kelengkapan persyaratan utk bank aja.
Selamat malam, Pak.
Perkenalkan sebelumnya, nama saya Siska. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pajak Final.
Saya sudah mempunyai NPWP sejak beberapa tahun lalu karena hendak menerima hibah dari orang tua. Tapi hingga saat ini saya tidak bekerja. Hanya saja setiap bulannya mendapat uang bulanan dari orang tua. Lalu saya mulai merintis usaha jual beli online.
1. Jika saya bisa menghemat uang bulanan tersebut karena masih tinggal bersama orang tua dan berhasil menambah jumlah harta yang saya miliki, apakah pajak tidak akan mengira saya memiliki penghasilan? Apakah saya boleh melaporkannya ke dalam penghasilan lainnya? (jumlah uang bulanan/tahun dibawah PTKP)
2. Jika saya baru merintis usaha jual beli online tahun ini, omsetnya masih kecil (sekitar 3 juta) per bulannya, apa saya bisa langsung menggunakan PP 23 tahun 2018? Atau selama satu tahun harus menggunakan norma tarif pasal 17 terlebih dahulu, karena belum ada gambaran peredaran bruto usaha kita?
Terima kasih sebelumnya.
Untuk uang pemberian ortu bukan merupakan obyek pajak, so tidak perlu dilaporkan (sifatnya hibah). Kemudian untuk usahanya, bisa dilaporkan menggunakan PP23 dgn berpatokan pada omset per bulan.
Bagaimana dengan rumah pemberian orangtua Pak?
Apa perlu ditulis di aset/harta?..trus diberi keterangan apa?.
Terima kasih.
Ditulis aja sebagai harta, krn berupa hibah shg tidak ada pajak penghasilannya
Selamat siang pak
Saya seorang wirausaha konter pulsa, pembayaran listrik dan asesoris HP, omzet saya secara keseluruhan sekitar 20 juta, namun saya membaca postingan bapa diatas bahwa untuk pulsa hanya dihitung margin nya saja, terus untuk pembayaran listrik bagaimana ya pak? Apakah sama dengan pulsa soalnya keuntungan dari pembayaran listrik atau PPOB sangat kecil.sekali
Sistemnya bapak beli stok atau sama seperti skema pulsa telpon? Kalo sama dgn skema telpon maka harusnya sama hitungannya.
Saya punya usaha catering, kena pph21 atau pph23..
Terima kasih..
Maaf lupa ucap salam…..
Salam sejahtera pak…
Saya mau nanya….usaha catering dgn npwp pribadi, kena pph21 atau pph 23 ya…
Terima kasih…
Salam sejahtera pak. Krn ini menggunakan NPWP pribadi maka kenanya PPh 21.
Salam Pak.
Awalnya saya kerja ikut orang.
Tp kemudian saya dbantu utk buka usaha dengan seluruh stok barang dagangan diisi supliyer dengan sistem hutang -bayar-hutang ..jd modal hutang. Saya baru mengurus npwp kena pph 23 2018. Besar pajak yg harus saya bayar berdasar apa pak? Penjualan 1 bulan atau laba kotor?…
Krn semua uang yg saya dapat saya setor ke supliyyer utk bayar hutang & berhutang barang lagi. (Saya hanya mengambil kelebihan/untung jualnya saja Pak sekitar 5-7% )
Kl dr penjualan saya tentu kesulitan pak…krn sbb modal hutang tsb)
Mohon penjelasannya Pak.
Terima kasih.
Selamat Malam pak, salam kenal. Saya masih awam banget nih soal perpajakan, jadi mau tanya beberapa hal.
Jadi bulan lalu saya buat npwp karena butuh untuk melakukan investasi yg menyaratkan npwp. Saat buat npwp, petugasnya menanyakan dr mana asal penghasilan, dan saya bilang dari usaha kreatif, karena saya memang punya usaha kreatif. Namun omsetnya sendiri masih di bawah 2 juta perbulan atau bahkan kadang tidak ada pemasukan. Disisi lain saya pun bekerja di salah satu kantor swasta dengan penghasilan kurang lebih 3 juta perbulan, namun bagian ini tidak saya jelaskan ke petugas karena saat itu saya baru bekerja sebulan. Jadi yg dicatat oleh petugas adalah usaha periklanan saya.
Lalu setelah diproses dan mendapatkan npwp, saya diberikan informasi mengenai sms-billing untuk pembayaran pajak bulanannya.
Nah yg mau saya tanyakan adalah :
1. wajib pajak yg saya bayarkan tiap bulan apakah 0.5% dari omset usaha saya?
2. bagaimana kalau tidak ada omset usaha pada suatu bulan?
3. lalu bagaimana dengan pendapatan yg saya dapat dari pekerjaan saya dikantor saat ini? karena masih dibawah 4.5 jt saya kan tidak wajib pajak, namu apakah perlu saya laporkan juga?
Terimakasih pak sebelumnya.
Hai mas. Saya jawab satu2 ya:
1. Iya betul
2. tidak perlu dibayarkan jika tidak ada omset
3. dari kantor tetap dilaporkan sesuai dgn bukti potong dari kantor.
Semoga menjawab yah 🙂
menanggapi jawaban nomer 2 pak, untuk proses pembayaran pajak bulanan kan biasanya kita mengirim nominal pajaknya lewat sms dulu ya untuk dapat nomer billing, lalu baru kemudian dibayarkan pajaknya. Jika memang tidak ada omeset, perlukah saya tetap melaporkan ke service center dengan mencantumkan nominalnya nya Rp0, atau tidak perlu melaporkan untuk bulan yg tidak ada omsetnya?
Jika bulan yang tidak ada omset maka tidak perlu ada pembayaran pajak. Nanti pelaporan tahunan cukup menjumlahkan omset dari bulan2 yg memang mencatatkan penjualan.
Selamat siang pak..
Saya mau tanya..?
Saya usaha kue rumahan omsetnya itu 2jtaan /bln di tanya bikin npwp saya salah bicara kalo 2jta perhari akhirnya tertera 2jt /hari.
Caranya bagaimana supaya saya bisa jelasin ke petugas nantinya pas mau bayar ..
Kalo waktu itu saya salah bicara…
Tolong di jelasin..
Trimakasih.
Maksudnya tertera dimana pak? Untuk pembayaran ini kan sifatnya self-assessment, jadi bergantung dari perhitungan omset bulanan bapak sendiri, yg mana pasti akan naik turun juga setiap bulannya.
Pak kemarin saya buat npwp, ditanya omset pehjualan saya bilang 15 jt perbulan, saya adalah pedagang, dan saya di kenakan npwp 75 ribu perbulan, padahal pendpatan saya perbulannya hanya 2,5 jt perbulannya, dengan pendapatan 2,5 jt saya harus bayar 75 ribu perbulan, saya merasa keberatan bagai mana cara agat saya tidak membayar sebesar itu
Ini pembayarannya pajaknya lewat apa? Pembayarannya bisa dilakukan secara online dan perhitungannya mengikuti omset/penjualan aktual kita setiap bulannya, sehingga pajak yg kita tanggung dihitung berdasarkan formula 0.5% x omset bulan terkait. Tentunya angka pajak yang harus dibayarkan akan berbeda setiap bulannya mengikuti omset yg diperoleh.
selamat sore pak, maaf bertanya, bagaimana cara membuat Laporan Rugi Laba dan Neraca untuk CV yg bergerak di bidang Jasa Servise dan Perbaikan AC?? sebgai informasi CV yg saya punya di th 2018 baru ada omset sekitar 4jt an,
kalo saya minta bantuan jasa konsultan pajak ada yg bilang biaya nya mahal, mohon bapak sudi menjawab, terima kasih
Mau untuk laporan keuangan kan pak? ngga usah ke konsultan pajak. Kalo mau gampang saat ini banyak kok aplikasi2 pencatatan keuangan seperti Jurnal atau Zahir yg bisa digunakan dengan biaya terjangkau. Kalau kebutuhannya hanya untuk membayar pajak, sementara cukup dengan melakukan pencatatan omset bulanan saja dulu.
selamat pagi bang..
maaf merepotkan sedikit dengan pertanyaan saya terkait status penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Status saya bekerja kantoran dan istri tidak bekerja kantoran tapi memiliki usaha kecil cucian motor dan online shoping, dan sampai saat ini kami belum memiliki anak. Pertanyaannya adalah dalam pengisian form pajak online terkait PTKP nya saya harus mengisi status K/0 atau K/1/0 ya bang?
Terima kasih banyak bang sebelumnya atas feedback nya.
K/1/0, kecuali istri memiliki NPWP sendiri (memiliki perjanjian pemisahan penghasilan dan harta)
salam kenal mas…. mohon penjelasan nya,,, september 2018 saya baru bikin CV karna tuntutan dari konsumen yang mengharuskan rekanan berbadan hukum. Dalam Prosesnya saya mendapatkan 2 NPWN satu atas nama CV dan satunya atas nama saya sebagai direktur.
Omset masih 30 jt an perbulan nya
Yang ingin saya tanyakan, kalau saya sudah membayar pajak final 0.5% untuk CV saya… apakah saya juga terkena kewajiban pajak final 0.5% juga sebagai wajib pajak pribadi ?
Sebagai informasi saat ini penghasilan saya tercampur dengan CV dengan kata lain saya tidak di Gaji oleh CV saya ini.
seandainya saya terkena pajak final orang pribadi… berapa yang harus saya bayar ?
Terima Kasih sebelumnya… sangat bermanfaat informasinya
Halo, saya bantu jawab ya. Terkait ke WP pribadi, tergantung dari apakah mas memperoleh penghasilan atau tidak dari CV ini. Jika memperoleh penghasilan berupa gaji maka penghasilan ini ditambahkan ke penghasilan utama utk mendapatkan jumlah kewajiban pajak yg tepat (PPh21). PPh21 ini tergantung dari besaran penghasilan (karena tarif PPh21 yg bersifat progresif). Jika memang seperti info ngga ada gaji dari CV maka tidak ada pembayaran pajak pribadi, cukup pajak usaha 0.5% saja.
Halo dan salam kenal
saya mau tanya karna masih belum sepenuhnya mengerti:
saya wiraswata melakukan usaha sewa 1 unit villa.
1. untuk bayar pajak orang pribadi dari penghasilan 1 unit penyewaan villa, gimana caranya?
2. Untuk lapor SPT tahunan harus pake formulir yang mana pak?
Mohon bantuanya & terima kasih
Halo mas, saya coba jawab.
1. Bila penghasilan dari 1 unit penyewaan villa tersebut tidak dipotong pajaknya oleh penyewa (status penyewa bukan bentuk usaha yang wajib melakukan pemotongan pajak), maka Mas melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) sendiri dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411128-403). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; contoh: sewa villa bulan Maret 2019, maka penyetoran PPh nya paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan April 2019.
2. Gunakan Formulir 1770 – dengan status Bukan Pegawai.
Siang, saya ingin bertanya. Saya tidak bekerja dan memasukan catering ke perusahaan dengan NPWP pribadi. Setiap pembayaran saya dipotong 2.5%. Dan bulan ke 3 saya dipotong 5% karena omzet saya katanya sudah lebih dari 100juta. Saya dapat bukti potong pph21 tidak final, apakah saya harus lapor tiap bulan? Dan apakah saya masih harus membayar 1% dari omzet?
Mungkin maksudnya kalo omzet sudah masuk kisaran 50-250juta maka terkena pajak 50% x 15%.
Iya betul, tidak final kalo punya penghasilan lain lagi, jadi bukti potong pph 21 tsb bisa digunakan sebagai kredit pajak.
Kalo tidak ada penghasilan lain, baiknya urus SKB (Surat Keterangan Bebas), jadi dengan SKB ini dan bukti pembayaran PP23 nya, bisa dikasih ke perusahaan tsb agar tidak dilakukan pemotongan.
selamat malam pak, saya punya lembaga kursus dan pelatihan bagaimana pembayaran pajaknya :
1. pajak usaha Kursus dan Pelatihan, pajak apa yang dibayarkan
2. pajak tenaga kerja : Pegawai dan Instruktur
3. pelaporan SPT tahunan
Pertanyaannya luas sekali 😊
Pembayaran pajak secara umum berlaku untuk lembaga kursus dan pelatihan ini. Saya berasumsi bahwa Lembaga kursus dan pelatihan yang dimiliki ini berbentuk badan usaha.
Atas transaksi-transaksi biaya yang merupakan objek pajak potong (withholding tax) seperti PPh 21, PPh 23, PPh 4.2, maka akan dibayar ke negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Contoh: Bila peserta kursus/pelatihan atas nama badan usaha (PT, CV, Firma) yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan, maka atas biaya kursus/pelatihan yang ditagihkan ke badan usaha tersebut maka akan dipotong PPh 23 sebesar 2%. Mohon diminta bukti potong PPh 23 atas biaya kursus/pelatihan ini, agar dapat digunakan sebagai kredit pajak (pengurang pajak) di pajak badan tahunan bapak.
Pajak tenaga kerja merupakan PPh 21, mengikuti tarif progresif dan status tenaga kerja sebagaimana diatur di Pasal 17. Mohon dapat diteliti status tenaga kerja bapak, apakah karyawan tetap, tenaga kerja lepas, dll agar sesuai dengan yang diatur.
Untuk pajak badan tahunan, mengikuti tarif sebagaimana di atur di Pasal 17 (saat ini sebesar 25%), atau Pasal 31 (diberikan diskon 50% dari tarif pajak Pasal 17 untuk jumlah tertentu berdasarkan pendapatan/peredaran bruto saudara), atau saudara mengikuti pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018 selama 3 tahun (untuk badan usaha berbentuk PT) dengan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai pendapatan/peredaran bruto yang dibayarkan secara bulanan sebagai PPh 4.2 Final (PP No. 23 ini tidak berlaku untuk badan usaha berbentuk Firma atau CV atas jasa sehubungan pekerjaan bebas seperti pengajar, pelatih sebagaimana jasa yang lembaga anda miliki).
Mohon dicatat, bilamana bapak mengikuti PP No. 23 maka di SPT pajak badan tahunan saudara maka bilamana seluruh pendapatan Lembaga anda sudah dikenakan tarif pajak final 0.5% maka saudara tidak perlu lagi membayar pajak sebagaimana diatur di Pasal 17 atau Pasal 31.
Semoga menjawab ya.
Saya UMKM yang menerima pembayaran atas barang yang saya jual dengan sistem kredit (bayar menyusul sesuai termin pembayaran). Omzet untuk pajak 0.5% dihitung per tanggal pengiriman barang atau tanggal masuknya pembayaran ke saya?
Omzet dihitung berdasarkan tanggal penjualaan dibukukan di pencatatan keuangan. Dalam kasus anda, jika penjualan sudah langsung dibukukan 100% namun masih berupa piutang dan belum menerima pembayaran secara cash, maka pajak tetap dihitung dari omzet. Kecuali jika pengakuan pendapatan mengikuti termin pembayaran, maka pajak mengikuti besaran tersebut (walaupun pajak tetap disetorkan duluan sblm cash diterima). Semoga jelas ya 🙂
Pak, Mohon arahannya tentang masalah2 sy ini :
Sy benar2 buta pajak .
1. Sy sudh mndftar CV dn mndapat NPWP CV sejak tahun 2015, dan sejak saat itu sy jg tidak pernah lapor bulanan maupun tahunan .
Awal 2019 kmren sy dapat tagihan dr kantor pajak sebesar 2juta, dan sudah sy bayar ke bank JATIM.
Sy ingin mulai taat pajak pak. apa tidak masalah jika sy mulai taat pajak mulai sekarang ? Mohon bantuannya.
2. penghasilan sy hanya dr hasil usaha sy trsebut yg memakai nama CV, apakah sy berkewajiban hanya membayar pajak NPWP CV nya saja pak ? Karena sy jg punya pajak NPWP pribadi yg belum sy nonaktifkan. Apakah sy juga harus membayar pajak NPWP pribadi sy juga ? Padahal sumber penghasilan sy cuma dr CV trsebut pak. Tidak ada sumber lain.
Sedangkan kalau misalnya sy diharuskan membayar pajak NPWP pribadinya juga, sumber penghasilanny drimana pak? Apa disamakan dg pajak CV nya ?
Note : Omset kotor 10juta /bulan
1. Tidak ada masalah bila mulai taat pajak mulai sekarang. Lebih cepat lebih baik.
2. Pajak badan usaha CV tersebut dapat menggunakan PP 23 2018 Pajak UMKM sebesar 0.5% atas omset yang dibayarkan secara bulanan. Ketentuan lebih jelas dapat dilihat pada PP 23 2018 tersebut. Dengan bentuk usaha berupa CV, maka penghasilan pemilik yang diperoleh dari CV tsb (Prive) tidak terutang pajak lagi. Silakan Prive tsb dilaporkan di SPT Pribadi.
Terkait NPWP pribadi, ini harus tetap ada dan SPT pribadi harus tetap dibuat. Tagihan pajak bisa dibuat oleh KPP berdasarkan data yg dimiliki KPP. Oleh sebab itu pencatatan/pembukuan memang wajib agar menjadi dasar perhitungan pajak.
Mohon pencerahannya,
Boss saya punya rumah pribadi yang disewakan untuk kost / shooting / penginapan harian. Untuk semua pembayaran ditransfer dengan menggunakan rekening bank saya. Dalam hal ini yang harus lapor pajak siapa kah? krn ada beberapa penyewa yang kebetulan atas nama “PT” menanyakan bukti lapor pajak dan NPWP. NPWP pemilik atau harus saya? Selama ini sy tdk melaporkan pajak saya krn uang masuk ke rekening saya bukan milik saya..
Hi, maaf baru balas. Jadi atas transaksi sewa seperti ini dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% yg bersifat final, yg harus disetorkan oleh penyewa, dan penyewa harus memberikan bukti potong kepada pemilik rumah. Jadi dlm hal ini harusnya mba memberikan NPWP pemilik kepada penyewa, nanti mereka yang akan menghitung dan menyetor pajak. Jangan lupa selalu minta bukti potongnya ya.
saya baru pemula menjadi pengusaha,untuk saat ini usaha saya cafe yang sudah berjalan kurang lebih 2tahun.
sejak awal kurang lebih 2 bulan berjalan cafe saya di datngi oleh petugas pajak
berjalan sampai sekarang kurang lebih 2tahun saya sudah membayar pajak.
yang saya tanyakan ,saya tidak menerima npwp dan izin usaha dari pihak terkait atas nama cafe saya ,kok saya selalu di tagih pajak.
apakah alangkah baiknya dari dinas pajak mengeluarkan izin usaha dan npwp usaha saya biar selanjutnya saya tenang dan sesuai nomer npwp saya untuk membayar pajak.
yang saya tanyakan apakah saya masih belum wajib untuk membayar pajak kalau belum dapat izin usaha dan npwp?
Perlu diklarifikasi dulu nih, mas didatangi oleh petugas pemda (pajak daerah) atau kantor pelayanan pajak (pajak biasa)? Untuk pajak daerah, bila dibawah 200juta maka tidak dikenakan. Namun bila tidak ada catatan/pembukuan maka petugas bisa menggunakan dasar sendiri (melalui observasi atau perbandingan dengan bisnis sejenis).
Tidak perlu NPWP khusus utk usaha ini, NPWP pribadi bisa. Namun ini terkait pajak biasa. Dugaan saya kemungkinan mas didatangi oleh petugas pemda (pajak daerah).
Numpang nanya mas. Saya buka toko atk dan fotocopy kecil2an. Tahun 2010 saya daftar NPWP untuk tujuan membuka kursus komputer tp g jadi. Jd saya jg sdh g mikir lg soal NPWP. Baru bulan kemarin saya dpt panggilan dr kantor pajak bahwa saya kena denda 100.000,-. Lalu saya ke kantor pajak untuk panggilan itu. Lalu saya dijelaskan bahwa saya tidak pernah laporan terkait NPWP itu. Lalu saya jelaskan klo tujuan pengurusan NPWP untuk buka kursusan saya dulu batal. Tp petugas pajak bilang kalo toko atk & fotocopy masih bukak berarti harus ada SPT + pajak yang jd tanggungan saya. Akhirnya saya dikenai perhitungan pajak yg harus dibayar mulai tahun 2018-2019 dan masuk kategori UMKM. Akhirnya dengan agak bingung saya Iyakan saja pajak yg harus saya bayar mulai 2018-2019 yang sudah dihitung kan oleh petugas pajak. Tp yang membuat saya tambah bingung, waktu petugas tanya apakah saya jg bertani dan saya jawab “iya” trus langsung saja petugas menanyakan omset bertani saya dan memasukkan diperhitungkan pajak. Mohon bs dibantu kejelasan kasus beban pajak saya, apakah hasil bertani saya jg termasuk kategori UMKM ? Karena setahu saya nelayan dan petani tidak termasuk wajib pajak kalster UMKM. Dan lagi petugas pajak jg mendata mulai dr sepeda motor ,rumah dll, katanya sih harus dimasukkan jg. Apa memang sperti itu perhitungan omset dari pajak kategori UMKM. Tlng kejelasannya. Terimakasih sebelumnya dan sehat selalu buat mas nya.
Halo mas. Intinya sih jika ada penghasilan dari usaha dgn total omset lebih kecil dari 4.8M per tahun maka harus melakukan pembayaran pajak sebesar 0.5% dari omset dan dilakukan per bulan. Setau saya harusnya jg berlaku utk nelayan dan petani, dan yg tidak termasuk pajak yg mas maksud adalah PPN, bukan pajak penghasilan.
Maaf mas mau tanya soal NPWP,saya punya usaha tenongan/jajanan pagi tp dagangan sy itu semua titipan/buatan orang lain yg di titipkan di lapak sy & keuntungan dr penjualannya itu sekitar 50.000 sampe 70.000 /hr,yg ingin sy tanyakan dgn keuntungan sebsr itu apa jg kena pajak………???
Halo mas. Jika mas sudah memiliki NPWP maka usaha ini wajib untuk menyetorkan pajak atas nama pribadi mas sebagai pemilik usaha. Perhitungannya adalah sebesar 0.5% dari total omset, bukan dari keuntungan (utk total omset lebih keci dari 4.8 miliar per tahun).
Siang Mas,
mau saya tanyakan, istri saya punya CV, yang berdiri sejak 2015, hanya saja sejak 2016, sudah vacum alias sudah tidak aktif lagi, artinya tidak ada lagi aliran dananya alias Nil.
untuk itu bagaimana cara melaporkan pajaknya?
Laporan tahunannya tetap dilaporkan tapi isinya nihil aja. Setelah itu kalo memang tidak mau digunakan lagi, bisa ajukan status non efektif pada KPP.
Pak saya ingin bertanya, misal omset saya bulan ini 50jt, lalu bulan depan 30jt, nah pajak yg dibayarkan berarti 0,5% dari 30jt itu ya pak? Apakah setiap bulan saat akan membayar pajak ada kolom untuk mengupdate jumlah penghasilan?
*misal pajak untuk 50jt sudah dibayarkan.
Iya betul, 0.5% dikalikan dgn omset per bulan. Halaman pembayarannya memang utk pembayaran per bulan.
Selamat Siang..
Saya mau bertanya Kepada Bapak. Saya kurang paham masalah pajak.
Saya buka usaha fotocopy kecil kecilan dengan ukuran bangunan 3 x 3m.
Ijin usaha sudah ada dari Pemerintah Setempat ( Kantor Camat ) Yang diterbitkan Atas Nama Orang Tua Saya, sementara yg menjalankan Saya selaku Anaknya.
Yang mau saya tanyakan kepada Bapak. bagaimana prosedur pembuatan Pajak usaha Pribadinya untuk saya yg menjalankannya dan berapa % dari omset yg hrs dibayar.
bantu sarannya, krn saya memeang tidak tau. Trimak KAsih banyak
Halo. Bisa masuk ke NPWP pribadi mas aja. Selama omsetnya masih di bawah 4.8 milyar per tahun, pajak yg dibayarkan adalah pph sebesar 0.5% x total pendapatan per bulan. Laporannya per tahun, barengan dgn pelaporan pajak pribadi tahunan.
Halo Pak, saya mau tanya soal pajak 0,5 persen untuk umkm kebetulan suami buka toko lampu sejak feb 2020. Krn masalah covid saya tidak dapat ke kantor pajak. Yg saya ingin tanyakan 1. Bayar pajak umkm dmn? 2. Pajak thn 2020 saya lapornya n memngingt itu baru ditahun pertama? Sebenarnya saya ingin taat pajak dari awal tp karena situasi covid jadi mempersulit.
Online kok, ngga perlu ke kantor pajak. Caranya saya share juga di tulisan lainnya di blog ini. Utk pelaporan kalo memang baru ada perhitugannya sekarang harusnya ngga masalah mba, yg penting mulai dibayar dan dilaporkan.
Saya pedagang individu ecer lewat online, saya memiliki NPWP pajak pribadi, ketika ada pembeli minta harga sudah plus pajak caranya gimana? misal beli Almari total 7juta, berapa yang harus saya pungut untuk membayar pajak tersebut? pasal berapa? apakah saya bisa pungut pajak kemudian setor pajak menggunakan ebiling NPWP Pribadi ?
Kalo maksudnya pph, bisa di roundup, caranya Rp 7juta : 95.5% = Rp 7.035.176. Itu yg ditagihkan. Setelah dikurangi pajak 0.5%, terima bersihnya tetap Rp 7juta. Kalo maksudnya PPn, caranya sama tapi pembaginya 90%. Ini juga kalo memang usahanya sudah sebagai pemotong pajak ya.
Selamat siang, mohon pencerahannya
saya buka usaha catering yang supply makanan ke hotel (omzet<4.8M)
Pajak apa yang harus saya laporkan ?
Apakah PPh Final 0.5% ?
Apakah jasa saya bisa dipotong PPh 23 ?
Bagaimana dengan PHR / PB1 ? dipungut hotel / dari kami ?
Terima kasih
Pajak yg digunakan bila omset<4.8M dapat menggunakan PPh Final 0.5% (berdasarkan PP 23). Bila menggunakan PPh Final 0.5% maka dapat memperoleh Surat Ketetapan Bebas Pemotongan sehingga tidak perlu dipotong PPh 23. Pajak daerah (PHR/PB1) dilakukan pemungutan oleh hotel atas omsetnya dari customer nya (cth: orang yg menginap, orang yg makan di restoran), bukan dari pemasok/vendor hotel tsb.
Selamat siang pak mau nanya :
Saya punya badan usaha CV.yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mendapatkan pekerjaan dari Pemda yang setiap tahun paling mendapat satu sampai 2 paket pekerjaan PL, setiap pembayaran selalu sdh dipotong pph 4 2 dan ppn 10% .dari kejadian tsbt apakah saya masih harus membayar PPh yang 0,5 persen..?? Mohon Pencerahanya…!! Terima Kasih sebelumnya
Tidak perlu lagi karena pendapatan jasa konstruksi cv saudara sudah dipotong pph final 4.2. Bilamana ada pendapatan lain yg belum dipotong pph final tsb, maka saudara bisa lakukan PPh 0.5% atas pendapatan lain tsb.